Monday, December 18, 2006

Temu Taman Budaya dan Folangga III

TEMU TAMAN BUDAYA SE INDONESIA
DAN FORUM VULA DONGGA III
Amin Abdullah

(dari penulis: tulisan ini dibuat untuk menyambut pelaksanaan Forum Vula Dongga III tanggal 7 – 10 September 2006.)


Besok hari di Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah, jalan Abdul Raqie Glr. Dato Karama No 8 Bumi Bahari, Palu, Insya Allah akan dibuka sebuah perhelatan besar di bidang kebudayaan “Temu Taman Budaya Se-Indonesia dan Forum Vula Dongga III” oleh Gubernur Sulawesi Tengah, HB Paliudju. Perhelatan yang akan berlangsung tanggal 7-10 September 2006 ini adalah gabungan dari program rutin Direktorat Kesenian Direktorat Jendral Nilai Budaya, Seni dan Film Departeman Kebudayaan Dan Pariwisata RI dan program tahunan Taman Budaya Propinsi Sulawesi Tengah.

Temu Kepala Taman Budaya
Temu Kepala Taman Budaya se-Indonesia akan berlangsung tanggal 8 September di Palu Golden Hotel. Pembicara yang akan dihadirkan adalah Drs. Surya Yuga, M. Hum, Direktur Kesenian Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film yang membawakan makalah dengan judul “Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pengembangan Taman Budaya”. Tidak ketinggalan budayawan Sulawesi Tengah Drs. Indra Bangsawan Wumbu yang akan membawakan makalah “Sejarah, Keberadaan dan Masa Akan Datang”. Kepala Taman Budaya Maluku akan membawakan makalah dengan topik: Eksistensi dan Problematika Taman Budaya di Wilayah Indonesia Timur. Kepala Taman Budaya Riau akan membawakan makalah dengan topik “Perkembangan Taman Budaya Pasca Otonomi Daerah : Studi Kasus Taman Budaya Riau. Adapun Kepala Taman Budaya Sulawesi Tengah, Syamsinar J. Maranua, selaku tuan rumah dan sebagai gong pembicara akan membawakan makalah dengan topik “Mencari Format ideal Taman Budaya di Era Otonomi Daerah”.

Temu Kepala Taman Budaya Se-Indonesia ini bertujuan untuk menjaring masukan dari para Kepala Taman Budaya Se-Indonesia dalam mengembangkan program-program strategis yang berbasis kebutuhan masyarakat setempat sebagai konsekwensi logis era otonomi daerah.

Forum Vula Dongga III
Forum Vula Dongga adalah program unggulan atau major event dari Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan setiap tahun. Forum ini diproyeksikan hingga 15 tahun mulai dari tahun 2004 hingga 2019. Pada Forum Vula Dongga I (2004), pelaksanaannya difokuskan pada keterlibatan sub-sub etnik yang ada di Kota Palu sedangkan Forum Vula Dongga II (2005) melibatkan beberapa etnik yang ada di tingkat regional Sulawesi Tengah dan propinsi tetangga, dalam hal ini Sulawesi Barat. Pada pelaksanaan Forum Vula Dongga III tahun ini terasa istimewa, karena waktunya bersamaan dengan Temu Budaya Taman Budaya Se Indonesia 2006, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tahun ini dengan sendirinya akan berskala nasional.

Forum Vula Dongga mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelaksanaan-pelaksanaan festival lainnya di Indonesia. Forum ini dirancang untuk media seniman dan penonton dalam mempresentasikan karyanya dengan pendekatan tematik, apresiatif dan dialogis satu sama lain.

Yang dimaksud dengan pendekatan tematik adalah semua pementasan mengarah pada satu tema. Dalam penyelenggaran kali ini semua peserta akan membawakan kekhasan sastra tutur daerah masing-masing dan ritual bulan purnama atau kesenian yang berkaitan dengan bulan purnama. Tema yang ditawarkan Forum Vula Dongga sedapat mungkin sangat terbuka dan akomodatif terhadap keberagaman budaya bangsa. Apresiatif maksudnya bahwa forum Vula Dongga tidak didekati dengan konsep lomba, semangat kompetitif atau mengalahkan satu sama lain. Justru yang diutamakan adalah kondisi dialogis antar sesama penampil dan penonton. Pertunjukan bukan sesuatu yang jauh dengan penonton, namun dekat dan terjadi tanya jawab antar penonton. Sehingga, forum ini dapat menjadi forum pendidikan pluralisme kebudayaan bangsa melalui kesenian, hiburan yang sehat bagi masyarakat dan keterlibatan ekonomi bagi masyarakat.
Bentuk Kegiatan
Forum Vula Dongga mempunyai ciri khas dengan adanya Orasi Kebudayaan setiap tahun. Dalam setiap tahun pelaksanaannya ada isu atau pidato yang kritis dalam mengevaluasi pembangunan kebudayaan di Indonesia lahir dari kegiatan ini. Forum ini berusaha untuk setiap tahunnya ada isu kebudayaan yang kita lemparkan ke Indonesia. Tahun lalu yang memberikan orasi adalah Emha Ainun Najib. Tahun ini akan diisi oleh Sri Hastanto, Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film dengan topik: “Fungsi Seni Sebagai Pembawa Pesan Perdamaian”.

Pergelaran Seni dengan pendekatan tematik akan menampilkan satu kemasan karya seni “Sastra Tutur” atau menampilkan pertunjukan kesenian daerah masing- masing yang berhubungan dengan ritual bulan purnama. Pergelaran Seni akan diikuti 19 Provinsi masing-masing: Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Bali, Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara. Sedangkan peserta dari kabupaten dan kota Madya Palu juga menyatakan keikutsertaannya.

Forum Vula Dongga juga mengakomodir segala bentuk kesenian sehingga tidak hanya menampilkan kesenian tradisi namun juga kesenian baru. Presentasi kesenian baru yang ditampilkan kali ini adalah dari Ensambel Modero Palu dan Sanggar Seni Bantaya dengan koreografer Fathuddin Mujahid.

Pameran Seni Kriya Kayu akan menampilkan karya dari beberapa perupa yang berasal dari 20 provinsi yang sudah memastikan keikut sertaannya. Masing-masing: Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Lampung dan Sulawesi Tengah yang diwakili oleh perupa Nawardi.

Diskusi seniman atau temu seniman akan membahas pertunjukan yang ditampilkan pada malam pertama dan malam ke dua. Diskusi akan fokus pada teks dan konteks kesenian yang ditampilkan oleh peserta forum kali ini. Dengan demikian kondisi dialogis antara seniman dapat tercipta pada forum ini.

Pesan Damai
Perhelatan budaya di Sulawesi Tengah ini mempunyai makna yang strategis. Dengan berkumpulnya duta-duta seni dari seluruh Indonesia di Bumi Tadulako ini, pada saat yang sama dapat membantu mengangkat image daerah ini yang sempat dilanda keusuhan dan dikenal sebagai daerah konflik. Melalui kegiatan kebudayaan ini, ada pesan damai tersirat yang mencuat dari kalangan seniman budayawan Indonesia yang berkumpul di Palu, Sulawesi Tengah. Direncanakan, para peserta forum dari seluruh Indonesia kali ini akan bersama-sama melakukan kolaborasi musik dan tari pada acara penutupan tanggal 9 September. Kolaborasi para musisi dari beberapa wilayah Indonesia itu akan mengiringi tarian-tarian rakyat yang ada di wilayah Indonesia Timur terutama dari Sulawesi Tengah.

Diharapkan partisipasi masyarakat kota Palu untuk datang menyaksikan pergelaran dan pameran yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 7 – 9 September 2006 di Taman Budaya, Bumi Bahari Palu. Mari kita mengapresiasi keragaman budaya yang ada di Indonesia dan daerah ini. Yang lebih penting lagi, mari kita menjadi tuan rumah yang baik buat duta-duta kesenian dari provinsi-provinsi lain.

Amin Abdullah, M.Sn, MA,
Ketua IV Panitia Pelaksana
Alumnus program magister pada ISI Yogyakarta dan
University of Hawaii, AS.

Saturday, December 16, 2006

Fenomena Forum Seniman Perduli

Fenomena Forum Seniman Perduli di Palu
Amin Abdullah

Di Palu, Sulawesi Tengah, sejak pasca Idul Fitri kemarin ada fenomena yang menarik dalam dunia kesenian. Gejala itu adalah lahirnya Forum Seniman Perduli (For Sepe) yang langsung berseteru dengan pengurus Dewan Kesenian Palu (DKP). Perseteruan itu berlangsung dalam bentuk polemik di koran-koran daerah Sulawesi Tengah dalam waktu yang cukup lama dan menyita perhatian publik kota Palu.

Tuntutan For Sepe adalah mundurnya Ketua dan pengurus DKP yang mereka anggap tidak dapat menangkap aspirasi masyarakat seni dan tidak dapat membuat managemen yang baik. Sementara pengurus DKP tidak melihat alasan yang sangat krusial, semisal penyelewengan dana. Olehnya, kepengurusan DKP tidak perlu harus diganti. Pengurus DKP menganggap bahwa bila mekanisme penyerapan aspirasi bawah yang menjadi persoalan, maka itu bisa diselesaikan dengan Rapat Kerja Daerah. Sementara For Sepe tetap menuntut diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk mengganti kepengurusan DKP yang sekarang.

Permasalahan ini kemudian berkembang dan ditengarai bermuatan politik karna Ketua Dewan Kesenian Palu saat ini, adalah juga seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. Sehingga gerakan For Sepe dinilai sebagai “pembunuhan karir seseorang di dunia politik”. Benarkah For Sepe bermuatan politik atau murni dari kalangan seniman itu sendiri?

Arts and Culture Institution Watch
Saya lebih melihat munculnya For Sepe ini sebagai “Arts and Culture Institution Watch” yang ada di Sulawesi Tengah. Artinya, forum ini mencoba mengamati lembaga-lembaga kesenian yang ada di Sulawesi Tengah, dimana DKP adalah salah satunya. Forum ini menganggap bahwa peranan lembaga-lembaga kesenian di daerah ini adalah faktor yang sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan seni budayanya. Olehnya, bila ada lembaga-lembaga yang terasa janggal menurut pengamatan anggota forum ini, mereka akan bergerak mempertanyakan hal tersebut.

Sepanjang yang saya tahu, forum ini adalah forum yang pertama kali muncul di Sulawesi Tengah atau mungkin sebagian besar di wilayah Indonesia. Cukup mengherankan, karna lembaga-lembaga sejenis untuk bidang-bidang lain seperti politik, hukum, lingkungan dan bidang-bidang lain sudah lama ada. Sebut saja seperti Indonesia Corruption Watch Police Watch atau Parliament Watch. Olehnya, untuk bidang seni budaya, forum ini terhitung lambat lahirnya.

Lambatnya forum seperti ini muncul bisa disebabkan oleh dua hal: Pertama, Lembaga-lembaga kesenian yang selama ini kita punya, memang berhasil dalam menampung aspirasi masyarakat seniman. Alasan kedua, ternyata seniman budayawan kita kurang tanggap atas hak dan kewajibannya terhadap lembaga-lembaga seni budaya yang ada. Bila alasan pertama yang terjadi, maka hal ini positif. Sedangkan bila alasan kedua yang menjadi penyebabnya, maka ini negatif.

Negatif, karna selayaknya masyarakat seniman dan budayawan Sulawesi Tengah sadar akan haknya untuk mendapat akses pada lembaga-lembaga seni budaya yang ada karna lembaga-lembaga tersebut dibiayai oleh dana dari pemerintah untuk aktifitas mereka. Dilain pihak, (ini yang sangat penting), mereka berkewajiban untuk membantu suksesnya program-program lembaga tersebut.

Sehingga, bila akar rumput rakyat seniman budayawan mempertanyakan kredibilitas pengurus dan kinerjanya, maka itu sangat wajar dan sehat untuk sebuah dinamika pembangunan humaniora. Terutama bila ternyata program yang dibuat tidak dirasakan bermanfaat buat masyarakat. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, forum seperti For Sepe merasa berkewajiban untuk mengkritisi lembaga-lembaga seni budaya yang kita punyai. Menafikan forum-forum seperti ini sama saja dengan menyumbat arus reformasi yang justru merupakan tugas bangsa kita saat ini. Akibatnya, bisa jadi malah kontra-produktif karna aspirasi itu dapat mencari jalannya sendiri yang anarkis. Sesuatu yang sangat tidak diharapkan oleh kita semua.

Alat Ukur
Sebagai “Central Sulawesi Arts and Culture Institution Watch”, for sepe sebaiknya mempunyai alat ukur bagaimana mereka mengkritisi lembaga-lembaga seni budaya yang ada. Bila tidak, maka forum ini bisa jadi tanpa fokus, terlalu lebar dan tidak punya barometer serta sangat rentan untuk dimuati kepentingan politik.

Olehnya, alat ukur yang digunakan untuk mengkritisi sebuah lembaga seni budaya adalah pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa saja programnya? Adakah masyarakat ditanya kebutuhannya ketika menyusun program-pogram itu? Apakah masyarakat mempunyai akses dalam penyusunan program-program itu? Apakah program-program itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Siapa dan apa alat ukur keberhasilan sebuah program? Untuk siapa program itu dibuat? Siapa yang berperan? Apakah lembaga-lembaga tersebut memposisikan diri sebagai fasilitator atau mengambil alih aktifitas seni budaya masyarakat? Bagaimana mekanisme lembaga-lembaga tersebut? Apakah sederhana atau rumit? Siapa yang menjalankan program atau yang menjadi pengurus atau pejabat dalam institusi tersebut? Apakah kredibel di mata masyarakat? Apakah dekat dan dikenal oleh akar rumput? Apakah mempunyai latar belakang pengetahuan atau pendidikan yang menguasai bidangnya? Atau minimal mampu berpikir konstruktif dan sistematis?

Dengan mempunyai alat ukur seperti itu dan mengkritisi dengan santun semua lembaga seni budaya yang ada, maka For Sepe benar-benar menjadi Arts and Culture Institution Watch. For Sepe menjadi simbol bangkitnya kekuatan akar rumput masyarakat seni budaya untuk melakukan komunikasi yang kritis namun sopan dengan institusi seni budaya yang dibiayai oleh Negara. Kehadiran For Sepe bertujuan untuk mengembalikan lagi hakikat pembangunan humaniora bangsa melalui optimalisasi dan revitalisasi potensi seni budaya dari, oleh dan untuk masyarakat. Akan lebih baik lagi bila For Sepe juga mampu untuk memberikan solusi yang konstruktif terhadap persoalan yang diatasi dengan tetap menggunakan bahasa yang santun. Dari sini, forum ini bisa mendorong perubahan seperti yang mereka cita-citakan.
Namun, bila Forum Seniman Perduli ini hanya terhenti pada mengkritisi satu lembaga tertentu, untuk menjatuhkan karir politik orang tertentu, maka dugaan bahwa forum ini bermuatan politik benar adanya.

Amin Abdullah, M.Sn, MA.
Alumnus Program Magister Pengkajian Seni ISI Yogyakarta dan
Kajian Asia Kebijakan Kebudayaan di Indonesia, University of Hawaii, AS.