Saturday, January 27, 2007

Catatan Dari Sarasehan Pengajaran Bahasa Kaili

Catatan dari Sarasehan Pengajaran Bahasa Kaili
Oleh: Amin Abdullah

Sarasehan yang berlangsung di Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 6 Januari 2007 yang dilaksanakan oleh Dewan Pembina dan Pengembang Budaya Kaili (DPPBK) menampilkan empat pembicara; Masing-masing Drs. H. Djikra Garontina (Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu) dengan topik ”Problematika dan Harapan Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Kaili di lingkungan Sekolah Dasar”, Dra. Hj. Nurhayati Ponulele, MS (Dekan FKIP Untad Palu dengan topik ”Meninjau Kembali Pengajaran Bahasa Kaili Dari Segi Linguistik” , Dra. Hj. Uhra AR Kadir Lamarauna, M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah) dengan topik ”Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pembelajaran Bahasa Daerah” serta Dr. Asep Mapfudz (akademisi Untad) dengan judul Pembelajaran Bahasa dan Kebudayaan Daerah Dalam Perspektif Antropologi Pendidikan”. oleh Dr. Asep Mahpudz. (akademisi Untad). Tujuan sarasehan ini adalah meninjau kembali pengajaran bahasa Kaili di sekolah-sekolah.

Isu Yang Muncul
Setelah pemberlakuan kurikulum muatan lokal bahasa Kaili tahun 2004 pada tingkat Sekolah Dasar yang ada di Kota Palu, ternyata menghadapi berbagai problematika. Dinas Pendidikan Kota Palu merinci permasalah tersebut sebagai berikut: a) Penulisan buku pelajaran bahasa Kaili belum berdasarkan prosedur dan prinsip penulisan buku, b) kurangnya referensi tentang kosakata dan struktur kalimat bahasa Kaili, c) penyusunan buku pelajaran bahasa kaili belum melibatkan kalangan sifitas akademik dari jurusan kebahasaan atau linguistik, dan kalangan pemerhati budaya (stake holders), d) penulisan buku pelajaran bahasa Kaili belum melibatkan tenaga yang pernah dilatih oleh Pusat Perbukuan Nasional (PUSBUK), e) buku pelajaran bahasa Kaili saat ini menggunakan dua dialek (ledo dan rai) f) tenaga pengajar muatan lokal adalah guru kelas belum semuanya sarjana bahasa dan penutur bahasa Kaili, g) belum terbukanya Jurusan Sastra Kaili pada Perguruan Tinggi Negeri di Sulawesi Tengah, dan h) tidak semua Sekolah Dasar di Kota Palu melaksanakan pengajaran bahasa Kaili sebagai muatan lokal (Garontina 2007). Permasalahan ini pun masih ditambah lagi dengan kenyataan bahwa pengajaran bahasa daerah khususnya bahasa Kaili masih sebatas muatan lokal bukan menjadi pelajaran wajib (Nurhayati 2007).

Dari segi Linguistik, kurikulum pengajaran bahasa Kaili sedianya menjawab pertanyaan-petanyaan seperti siapa yang mengajarkan (guru) dan diajarkan (murid), bagaimana mengajarkannya (kurikulum dsb), kapan diajarkan, dimana diajarkan (menyangkut bahasa daerah setempat, misalnya dialek Ledo tidak dapat diajarkan di Tavaeli namun menggunakan dialek Rai). Pengajaran bahasa Kaili juga harus memperhatikan analisis kontrastik (perbandingan bahasa sumber dalam hal ini bahasa Indonesia dan bahasa sasaran dalam hal ini bahasa Kaili). Perbedaan ini dapat dilihat pada misalnya tidak adanya konsonan ”v” (taveve vuri ri bavo nu avu) dan karakteristik bahasa Kaili sebagai bahasa vokalis (setiap akhir kata diakhiri dengan huruf vokal, bukan konsonan) (Nurhayati 2007).

Pengajaran bahasa Kaili di sekolah sesungguhnya mempunyai peluang yang besar bila dilihat dari undang-undang Pendidikan Nasional. Pasal 33 ayat 2 UURI No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan ketramplan tertentu. Untuk itu menurut pasal 38 bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan
pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi Disdik kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Dinas Dikjar provinsi Sulawesi Tengah pada prinsipnya mendukung proses pembelajaran bahasa daerah pada kurikulum muatan lokal pada tingkat pendidikan dasar. Implementasi kebijakan ini diserahkan sepenuhnya ke Kabupaten/kota. Meski demikian, pemberlakuan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam kurikulum muatan lokal sangat tergantung pada political will pemerintah kabupaten/kota, kualitas SDM, dan ketersediaan anggaran dan fasilitas (Lamarauna 2007)

Bila dibandingkan dengan apa yang dilakukan di daerah Jawa Barat (etnis Sunda), maka pelajaran bahasa Sunda hanya salah satu dari materi ajar nilai budaya Sunda yang ditransformasi melalui sistem persekolahan untuk membentuk perilaku manusia dan masyarakat Sunda yang akan datang. Materi ajar tersebut secara utuh adalah tata krama, seni dan bahasa Sunda dalam konstelasi hubungan manusia dengan dirinya, Tuhan, masyarakat, alam dan kemajuan lahiriah. Olehnya, pendekatan belajar dilakukan dengan pendidikan nilai, bukan hanya persoalan tehnis semata (Mapfudz 2007)

Rekomendasi
Output dari sarasehan ini adalah sejumlah rekomendasi. Dari paparan ke empat pembicara di atas dan isu yang berkembang pada sesi tanya jawab dalam sidang komisi yang dibagi dua masing-masing: Komisi Kebijakan dan Komisi Pendidikan, menghasilkan butir-butir rekomendasi.

Komisi Kebijakan merekomendasikan 1) adanya Peraturan Gubernur tentang Pembinaan, Pengembangan, dan pelestarian budaya daerah di Sulawesi Tengah 2) kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota agar melestarikan budaya daerah di sektor pendidikan melalui studi lanjut; 3) kepada Pemerintah tentang pelestarian budaya Kaili melalui pendidikan formal dan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota khususnya Kota Palu, Donggala dan Parigi Moutong dimana etnis Kaili berdomisili. 4) kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk menyediakan anggaran melestarikan budaya daerah pada umumnya dan budaya Kaili pada khususnya melalui APBD masing-masing setiap tahunnya mulai tahun 2007 melalui DISBUDPAR 5) kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota agar menggunakan nama-nama jalan dengan simbol bahasa daerah Kaili atau budaya lokal setempat; 6) kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota agar mengagendakan untuk mengadakan Kongres Kebudayaan Daerah setiap tahun yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah bekerja sama dengan DPPBK 7) kepada pemerintah dalam hal ini Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, bekerjasama dengan DPPBK untuk mengagendakan Kongres Bahasa Kaili 8) kepada DPPBK untuk melakukan pertemuan dan pendekatan secara intensif baik kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Lembaga Lesgislatif serta lembaga lembaga asing yang bergerak dalam bidang kebudayaan dalam hal membantu melaksanakan program-programnya. 9) kepada Dinas Pendidikan Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong untuk melibatkan akademisi dari Universitas Tadulako dan stake holders lainnya dalam penyusunan kurikulum pengajaran bahasa Kaili 10) Universitas Tadulako agar menjajaki kemungkinan dibukanya Jurusan Budaya Daerah khususnya Bahasa dan Sastra Kaili 11) kepada Pemerintah, Pemerintah daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk merekrut tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional.

Dari komisi pendidikan merekomendasikan agar muatan Kurikulum pengajaran bahasa Kaili di sekolah-sekolah bermuatan: 1)Tujuan Umum: Melestarikan Bahasa dan Nilai-Nilai Budaya Kaili 2) Materi : a).Aspek Pengetahuan dan Sastra 50 % , b) Ketrampilan berbahasa 3) Metode 4) Media 6) Proses Pembelajaran 7) Ruang Lingkup: a) Kota Palu, b) Donggala, c) Parigi Moutong 8) Dialek yang diangkat: Dialek Ledo

Sarasehan yang berlangsung dari pagi hingga sore ini diikuti oleh lebih dari 80 peserta dari segenap stake holders (eksekutif, lagislatif, praktisi pendidikan, ilmuwan, pers, LSM, dan budayawan). Dari 23 questionnaire yang dikembalikan oleh peserta sarasehan dalam merespon tingkat keberhasilan sarasehan ini, 17 responden menyatakan sukses dengan alasan topik yang sangat menarik dan respons peserta yang antusias dalam bertanya dan memberikan masukan. Sementara 6 responden menyatakan kurang sukses dengan alasan sarasehan ini tidak langsung membedah kurikulum Bahasa Kaili yang diajarkan di sekolah-sekolah.



Amin Abdullah, S.Sn, M. Sn, MA
Ketua Panitia Sarasehan Pengajaran Bahasa Kaili

Revitalisasi Musik Tradisi Berbasis Masyarakat

Revitalisasi Musik Tradisi Berbasis Masyarakat
Oleh : Amin Abdullah

Dewan Pembina dan Pengembang Budaya Kaili (DPPBK) melaksananRevitalisasi musik tradisi atau usaha untuk menghidupkan kembali musik yang dulunya dianggap vital oleh masyarakat. Kali ini musik yang mendapat giliran direvitalisasi adalah kakula dan rabana. Kedua musik ini secara nyata berfungsi pada masyarakat Kaili seperti contohnya ketika berlangsungnya upacara perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, kedua musik ini terutama kakula, hanya tinggal dimainkan oleh orang-orang tua dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna kakula. Disamping itu, bila tidak dilakukan regenarasi pemain, maka dikhawatirkan musik ini akan punah dengan sendirinya.

Revitalisasi dilaksanakan dengan memfalisitasi pelatihan kedua musik tersebut di beberapa titik di kota Palu masing-masing kelurahan Kayumalue, Pantoloan, Tipo, Talise, Balaroa dan Tavanjuka. Tujuan pelatihan adalah memberi wadah transfer ilmu pada komunitas asli pendukung musik tersebut dari seniman-seniman tua ke generasi seniman
mudanya secara alamiah. Dari pelatihan ini, hasil yang diharapkan adalah dapat terkadernya sejumlah pemain pemain kakula dan rabana yang masih muda dari komunitas pendukung musik itu sendiri sehingga keberlangsungan musik ini dapat selalu terjaga.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam waktu yang bervariasi tergantung jadwal yang disepakati warga setempat selama 15 kali latihan mulai dari bulan November 2006 hingga Januari 2007. Pada pelatihan musik rabana dan kakula ini, pendekatan yang dilakukan berbasis masyarakat pemilik tradisi itu sendiri. Artinya, pelatihan tersebut tidak dipindahkan dari wilayah dimana musik itu tumbuh dan berkembang. Sehingga, materi pelatihan berasal dari, dilakukan oleh dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dewan pembina dan Pengembang Budaya Kaili dan Panitia hanya berfungsi sebagai pendamping dan fasilitator dalam kegiatan pelatihan. Setiap lokasi didampingi satu orang pendamping yang akan membantu komunitas desa tersebut dalam menjalankan pelatihan dan memecahkan permasalahan pelatihan.

Mengapa Tidak Terpusat?
Pendekatan berbasis masyarakat pemilik tradisi itu sendiri tergolong baru dilakukan di daerah ini. Metode ini membalikkan paradigma yang selama ini dilakukan yakni dengan metode pelatihan terpusat dengan mengumpulkan peserta latihan di sebuah penampungan dan mendatangkan guru.

Ada dua persoalan utama yang dihadapi dengan pendekatan terpusat seperti ini. Pertama, tidak memahami nature (sifat dasar) dari musik tradisi kita yang mempunyai banyak varian dan berbeda-beda di setiap wilayah. Misalnya, meskipun satu jenis instrument kakula, tangga nada dan lagu yang dimainkan pada kakula di Talise berbeda dengan tangga nada dan lagu yang dimainkan di Pantoloan. Demikian pula dengan Rabana. Pola ritme (ragam pukulan) dan interlocking (ritme saling mengait) yang ada di Balaroa misalnya, berbeda dengan pola ritme dan interlocking yang ada di Kayumalue.

Tangga nada kakula tradisi (disebut juga kakula nuada) oleh para etnomusikolog (ahli musik dalam kebudayaan) disebut locational tunning atau konsep tangga nada yang tidak mempunyai standard interval (jarak nada) yang baku seperti tangga nada diatonis barat atau tangga nada pelog dan slendro seperti yang ada di gamelan Jawa. Setiap wilayah mempunyai tangga nada sendiri-sendiri tergantung wilayah itu dan pilihan dari pembuat kakula. Itulah sebabnya tangga nada kakula di Talise dan Pantoloan sangat kontras. Di Talise lebih mirip tangga nada pelog Jawa sedangkan di Pantoloan lebih mirip tangga nada slendro Jawa.

Tangga nada yang dikembangkan Hassan Bahasywan sejak tahun 1957 melalui kakula kreasi untuk mengiringi tari dan nyanyian (lebih dikenal dengan istilah do re mi fa sol la si do) yang oleh sebagian kalangan dianggap standar tangga nada Kaili, sebenarnya bukanlah tangga nada yang tumbuh asli di Kaili. Melainkan adaptasi dari tangga nada diatonis Barat (system 12 nada). Memang, di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Sulawesi Tengah, tangga nada diatonis Barat sangat berpengaruh pada musik tradisinya. Hal ini dapat dilihat pula pada nyanyian Dero. Di Minahasa, pengaruh tangga nada diatonis dapat dilihat pada instrument kolintang.

Lagu-Lagu yang dimainkan kakula berbeda-neda di setiap lokasi. Di Tipo misalnya, lagu-lagu yang mereka miliki seperti ndua-ndua, bali nu ndua-ndua, ana dara botito, torompido. Sementara di Tavanjuka nama-nama lagunya adalah ndua-ndua, bali nu ndua-ndua, palanga, bali nu palanga, sarandayo bali nu sarandayo, ana dara botito, bali ana dara bo tito dan gambusu.

Sehingga, pemusatan latihan musik tradisi akan menghasilkan persoalan yang kedua yakni, menggeneralisir atau menyeregamkan musik tradisi dengan memaksakan sebuah komunitas mempelajari varian musik kakula dan rabana yang bukan merupakan varian dari mana dia berasal.

Contohnya, sebuah pelatihan yang dipusatkan di Taman Budaya misalnya, akan mendatangkan pelatih dari Tavanjuka. Maka, peserta pelatihan yang berasal dari Talise, Kayumalue, Kampung Baru, Besusu dan wilayah yang lain akan mempelajari varian dan gaya kakula Tavanjuka. Setelah pelatihan dan peserta latihan itu kembali ke komunitasnya, maka gaya kakula yang dimainkan akan terasa asing di wilayahnya. Bila kemudian hasil pelatihan ini (karna didukung atau menggunakan dana pemerintah) dipaksakan untuk diterapkan di wilayah lain, maka praktek menyeragamkan jenis pukulan kakula di tengah-tengah kemajemukan tradisi dapat terjadi lagi. Istilah yang ingin saya kemukakan untuk hal seperti ini adalah patronisasi budaya.

Olehnya, sebaiknya pendekatan berbasis masyarakat tradisi itu sendiri terus dikembangkan karna akan mencegah generalisasi dan patronisasi kebudayaan yang sering terjadi di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara. Sebaliknya, pendekatan berbasis masyarakat tardisi seperti ini akan merevitalisasi kesenian tradisi yang berasal dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga program seperti ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa perlu mencampuri urusan estetika sebuah musik milik masyarakat.

Amin Abdullah, S.Sn, M. Sn, MA
Ketua Panitia Pelatihan Kakula dan Rabana
Dewan Pembina dan Pengembang Budaya Kaili

Monday, December 18, 2006

Temu Taman Budaya dan Folangga III

TEMU TAMAN BUDAYA SE INDONESIA
DAN FORUM VULA DONGGA III
Amin Abdullah

(dari penulis: tulisan ini dibuat untuk menyambut pelaksanaan Forum Vula Dongga III tanggal 7 – 10 September 2006.)


Besok hari di Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah, jalan Abdul Raqie Glr. Dato Karama No 8 Bumi Bahari, Palu, Insya Allah akan dibuka sebuah perhelatan besar di bidang kebudayaan “Temu Taman Budaya Se-Indonesia dan Forum Vula Dongga III” oleh Gubernur Sulawesi Tengah, HB Paliudju. Perhelatan yang akan berlangsung tanggal 7-10 September 2006 ini adalah gabungan dari program rutin Direktorat Kesenian Direktorat Jendral Nilai Budaya, Seni dan Film Departeman Kebudayaan Dan Pariwisata RI dan program tahunan Taman Budaya Propinsi Sulawesi Tengah.

Temu Kepala Taman Budaya
Temu Kepala Taman Budaya se-Indonesia akan berlangsung tanggal 8 September di Palu Golden Hotel. Pembicara yang akan dihadirkan adalah Drs. Surya Yuga, M. Hum, Direktur Kesenian Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film yang membawakan makalah dengan judul “Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pengembangan Taman Budaya”. Tidak ketinggalan budayawan Sulawesi Tengah Drs. Indra Bangsawan Wumbu yang akan membawakan makalah “Sejarah, Keberadaan dan Masa Akan Datang”. Kepala Taman Budaya Maluku akan membawakan makalah dengan topik: Eksistensi dan Problematika Taman Budaya di Wilayah Indonesia Timur. Kepala Taman Budaya Riau akan membawakan makalah dengan topik “Perkembangan Taman Budaya Pasca Otonomi Daerah : Studi Kasus Taman Budaya Riau. Adapun Kepala Taman Budaya Sulawesi Tengah, Syamsinar J. Maranua, selaku tuan rumah dan sebagai gong pembicara akan membawakan makalah dengan topik “Mencari Format ideal Taman Budaya di Era Otonomi Daerah”.

Temu Kepala Taman Budaya Se-Indonesia ini bertujuan untuk menjaring masukan dari para Kepala Taman Budaya Se-Indonesia dalam mengembangkan program-program strategis yang berbasis kebutuhan masyarakat setempat sebagai konsekwensi logis era otonomi daerah.

Forum Vula Dongga III
Forum Vula Dongga adalah program unggulan atau major event dari Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan setiap tahun. Forum ini diproyeksikan hingga 15 tahun mulai dari tahun 2004 hingga 2019. Pada Forum Vula Dongga I (2004), pelaksanaannya difokuskan pada keterlibatan sub-sub etnik yang ada di Kota Palu sedangkan Forum Vula Dongga II (2005) melibatkan beberapa etnik yang ada di tingkat regional Sulawesi Tengah dan propinsi tetangga, dalam hal ini Sulawesi Barat. Pada pelaksanaan Forum Vula Dongga III tahun ini terasa istimewa, karena waktunya bersamaan dengan Temu Budaya Taman Budaya Se Indonesia 2006, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tahun ini dengan sendirinya akan berskala nasional.

Forum Vula Dongga mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelaksanaan-pelaksanaan festival lainnya di Indonesia. Forum ini dirancang untuk media seniman dan penonton dalam mempresentasikan karyanya dengan pendekatan tematik, apresiatif dan dialogis satu sama lain.

Yang dimaksud dengan pendekatan tematik adalah semua pementasan mengarah pada satu tema. Dalam penyelenggaran kali ini semua peserta akan membawakan kekhasan sastra tutur daerah masing-masing dan ritual bulan purnama atau kesenian yang berkaitan dengan bulan purnama. Tema yang ditawarkan Forum Vula Dongga sedapat mungkin sangat terbuka dan akomodatif terhadap keberagaman budaya bangsa. Apresiatif maksudnya bahwa forum Vula Dongga tidak didekati dengan konsep lomba, semangat kompetitif atau mengalahkan satu sama lain. Justru yang diutamakan adalah kondisi dialogis antar sesama penampil dan penonton. Pertunjukan bukan sesuatu yang jauh dengan penonton, namun dekat dan terjadi tanya jawab antar penonton. Sehingga, forum ini dapat menjadi forum pendidikan pluralisme kebudayaan bangsa melalui kesenian, hiburan yang sehat bagi masyarakat dan keterlibatan ekonomi bagi masyarakat.
Bentuk Kegiatan
Forum Vula Dongga mempunyai ciri khas dengan adanya Orasi Kebudayaan setiap tahun. Dalam setiap tahun pelaksanaannya ada isu atau pidato yang kritis dalam mengevaluasi pembangunan kebudayaan di Indonesia lahir dari kegiatan ini. Forum ini berusaha untuk setiap tahunnya ada isu kebudayaan yang kita lemparkan ke Indonesia. Tahun lalu yang memberikan orasi adalah Emha Ainun Najib. Tahun ini akan diisi oleh Sri Hastanto, Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film dengan topik: “Fungsi Seni Sebagai Pembawa Pesan Perdamaian”.

Pergelaran Seni dengan pendekatan tematik akan menampilkan satu kemasan karya seni “Sastra Tutur” atau menampilkan pertunjukan kesenian daerah masing- masing yang berhubungan dengan ritual bulan purnama. Pergelaran Seni akan diikuti 19 Provinsi masing-masing: Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Bali, Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara. Sedangkan peserta dari kabupaten dan kota Madya Palu juga menyatakan keikutsertaannya.

Forum Vula Dongga juga mengakomodir segala bentuk kesenian sehingga tidak hanya menampilkan kesenian tradisi namun juga kesenian baru. Presentasi kesenian baru yang ditampilkan kali ini adalah dari Ensambel Modero Palu dan Sanggar Seni Bantaya dengan koreografer Fathuddin Mujahid.

Pameran Seni Kriya Kayu akan menampilkan karya dari beberapa perupa yang berasal dari 20 provinsi yang sudah memastikan keikut sertaannya. Masing-masing: Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Lampung dan Sulawesi Tengah yang diwakili oleh perupa Nawardi.

Diskusi seniman atau temu seniman akan membahas pertunjukan yang ditampilkan pada malam pertama dan malam ke dua. Diskusi akan fokus pada teks dan konteks kesenian yang ditampilkan oleh peserta forum kali ini. Dengan demikian kondisi dialogis antara seniman dapat tercipta pada forum ini.

Pesan Damai
Perhelatan budaya di Sulawesi Tengah ini mempunyai makna yang strategis. Dengan berkumpulnya duta-duta seni dari seluruh Indonesia di Bumi Tadulako ini, pada saat yang sama dapat membantu mengangkat image daerah ini yang sempat dilanda keusuhan dan dikenal sebagai daerah konflik. Melalui kegiatan kebudayaan ini, ada pesan damai tersirat yang mencuat dari kalangan seniman budayawan Indonesia yang berkumpul di Palu, Sulawesi Tengah. Direncanakan, para peserta forum dari seluruh Indonesia kali ini akan bersama-sama melakukan kolaborasi musik dan tari pada acara penutupan tanggal 9 September. Kolaborasi para musisi dari beberapa wilayah Indonesia itu akan mengiringi tarian-tarian rakyat yang ada di wilayah Indonesia Timur terutama dari Sulawesi Tengah.

Diharapkan partisipasi masyarakat kota Palu untuk datang menyaksikan pergelaran dan pameran yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 7 – 9 September 2006 di Taman Budaya, Bumi Bahari Palu. Mari kita mengapresiasi keragaman budaya yang ada di Indonesia dan daerah ini. Yang lebih penting lagi, mari kita menjadi tuan rumah yang baik buat duta-duta kesenian dari provinsi-provinsi lain.

Amin Abdullah, M.Sn, MA,
Ketua IV Panitia Pelaksana
Alumnus program magister pada ISI Yogyakarta dan
University of Hawaii, AS.

Saturday, December 16, 2006

Fenomena Forum Seniman Perduli

Fenomena Forum Seniman Perduli di Palu
Amin Abdullah

Di Palu, Sulawesi Tengah, sejak pasca Idul Fitri kemarin ada fenomena yang menarik dalam dunia kesenian. Gejala itu adalah lahirnya Forum Seniman Perduli (For Sepe) yang langsung berseteru dengan pengurus Dewan Kesenian Palu (DKP). Perseteruan itu berlangsung dalam bentuk polemik di koran-koran daerah Sulawesi Tengah dalam waktu yang cukup lama dan menyita perhatian publik kota Palu.

Tuntutan For Sepe adalah mundurnya Ketua dan pengurus DKP yang mereka anggap tidak dapat menangkap aspirasi masyarakat seni dan tidak dapat membuat managemen yang baik. Sementara pengurus DKP tidak melihat alasan yang sangat krusial, semisal penyelewengan dana. Olehnya, kepengurusan DKP tidak perlu harus diganti. Pengurus DKP menganggap bahwa bila mekanisme penyerapan aspirasi bawah yang menjadi persoalan, maka itu bisa diselesaikan dengan Rapat Kerja Daerah. Sementara For Sepe tetap menuntut diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk mengganti kepengurusan DKP yang sekarang.

Permasalahan ini kemudian berkembang dan ditengarai bermuatan politik karna Ketua Dewan Kesenian Palu saat ini, adalah juga seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. Sehingga gerakan For Sepe dinilai sebagai “pembunuhan karir seseorang di dunia politik”. Benarkah For Sepe bermuatan politik atau murni dari kalangan seniman itu sendiri?

Arts and Culture Institution Watch
Saya lebih melihat munculnya For Sepe ini sebagai “Arts and Culture Institution Watch” yang ada di Sulawesi Tengah. Artinya, forum ini mencoba mengamati lembaga-lembaga kesenian yang ada di Sulawesi Tengah, dimana DKP adalah salah satunya. Forum ini menganggap bahwa peranan lembaga-lembaga kesenian di daerah ini adalah faktor yang sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan seni budayanya. Olehnya, bila ada lembaga-lembaga yang terasa janggal menurut pengamatan anggota forum ini, mereka akan bergerak mempertanyakan hal tersebut.

Sepanjang yang saya tahu, forum ini adalah forum yang pertama kali muncul di Sulawesi Tengah atau mungkin sebagian besar di wilayah Indonesia. Cukup mengherankan, karna lembaga-lembaga sejenis untuk bidang-bidang lain seperti politik, hukum, lingkungan dan bidang-bidang lain sudah lama ada. Sebut saja seperti Indonesia Corruption Watch Police Watch atau Parliament Watch. Olehnya, untuk bidang seni budaya, forum ini terhitung lambat lahirnya.

Lambatnya forum seperti ini muncul bisa disebabkan oleh dua hal: Pertama, Lembaga-lembaga kesenian yang selama ini kita punya, memang berhasil dalam menampung aspirasi masyarakat seniman. Alasan kedua, ternyata seniman budayawan kita kurang tanggap atas hak dan kewajibannya terhadap lembaga-lembaga seni budaya yang ada. Bila alasan pertama yang terjadi, maka hal ini positif. Sedangkan bila alasan kedua yang menjadi penyebabnya, maka ini negatif.

Negatif, karna selayaknya masyarakat seniman dan budayawan Sulawesi Tengah sadar akan haknya untuk mendapat akses pada lembaga-lembaga seni budaya yang ada karna lembaga-lembaga tersebut dibiayai oleh dana dari pemerintah untuk aktifitas mereka. Dilain pihak, (ini yang sangat penting), mereka berkewajiban untuk membantu suksesnya program-program lembaga tersebut.

Sehingga, bila akar rumput rakyat seniman budayawan mempertanyakan kredibilitas pengurus dan kinerjanya, maka itu sangat wajar dan sehat untuk sebuah dinamika pembangunan humaniora. Terutama bila ternyata program yang dibuat tidak dirasakan bermanfaat buat masyarakat. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, forum seperti For Sepe merasa berkewajiban untuk mengkritisi lembaga-lembaga seni budaya yang kita punyai. Menafikan forum-forum seperti ini sama saja dengan menyumbat arus reformasi yang justru merupakan tugas bangsa kita saat ini. Akibatnya, bisa jadi malah kontra-produktif karna aspirasi itu dapat mencari jalannya sendiri yang anarkis. Sesuatu yang sangat tidak diharapkan oleh kita semua.

Alat Ukur
Sebagai “Central Sulawesi Arts and Culture Institution Watch”, for sepe sebaiknya mempunyai alat ukur bagaimana mereka mengkritisi lembaga-lembaga seni budaya yang ada. Bila tidak, maka forum ini bisa jadi tanpa fokus, terlalu lebar dan tidak punya barometer serta sangat rentan untuk dimuati kepentingan politik.

Olehnya, alat ukur yang digunakan untuk mengkritisi sebuah lembaga seni budaya adalah pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa saja programnya? Adakah masyarakat ditanya kebutuhannya ketika menyusun program-pogram itu? Apakah masyarakat mempunyai akses dalam penyusunan program-program itu? Apakah program-program itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Siapa dan apa alat ukur keberhasilan sebuah program? Untuk siapa program itu dibuat? Siapa yang berperan? Apakah lembaga-lembaga tersebut memposisikan diri sebagai fasilitator atau mengambil alih aktifitas seni budaya masyarakat? Bagaimana mekanisme lembaga-lembaga tersebut? Apakah sederhana atau rumit? Siapa yang menjalankan program atau yang menjadi pengurus atau pejabat dalam institusi tersebut? Apakah kredibel di mata masyarakat? Apakah dekat dan dikenal oleh akar rumput? Apakah mempunyai latar belakang pengetahuan atau pendidikan yang menguasai bidangnya? Atau minimal mampu berpikir konstruktif dan sistematis?

Dengan mempunyai alat ukur seperti itu dan mengkritisi dengan santun semua lembaga seni budaya yang ada, maka For Sepe benar-benar menjadi Arts and Culture Institution Watch. For Sepe menjadi simbol bangkitnya kekuatan akar rumput masyarakat seni budaya untuk melakukan komunikasi yang kritis namun sopan dengan institusi seni budaya yang dibiayai oleh Negara. Kehadiran For Sepe bertujuan untuk mengembalikan lagi hakikat pembangunan humaniora bangsa melalui optimalisasi dan revitalisasi potensi seni budaya dari, oleh dan untuk masyarakat. Akan lebih baik lagi bila For Sepe juga mampu untuk memberikan solusi yang konstruktif terhadap persoalan yang diatasi dengan tetap menggunakan bahasa yang santun. Dari sini, forum ini bisa mendorong perubahan seperti yang mereka cita-citakan.
Namun, bila Forum Seniman Perduli ini hanya terhenti pada mengkritisi satu lembaga tertentu, untuk menjatuhkan karir politik orang tertentu, maka dugaan bahwa forum ini bermuatan politik benar adanya.

Amin Abdullah, M.Sn, MA.
Alumnus Program Magister Pengkajian Seni ISI Yogyakarta dan
Kajian Asia Kebijakan Kebudayaan di Indonesia, University of Hawaii, AS.

Monday, October 10, 2005

Ketua Dewan Kesenian Palu Mendatang

Dari penulis- Tulisan ini dibuat menjelang pemilihan Ketua Dewan Kesenian Palu pada akhir tahun 2004.-Mohammad Amin a.k.a Amin Abdullah,.

Ini kutipan dialog antara Tobibo (nakal) dan Navatu (keras kepala) , dua orang sahabat yang giat dalam kegiatan seni budaya mengenai bursa calon ketua Dewan Kesenian Palu (DKP) mendatang. Tobibo dikenal sebagai bocor halus, sementara Navatu terkenal keras kepala.
“Cobalah untuk menulis dan memberi buah buah pikiran tentang figur ketua Dewan Kesenian Palu mendatang”, ujar Navatu sambil mengelus kumisnya.
“Rapokuya (untuk apa)? Tokh kita punya banyak calon yang bisa mengurus hal itu dan sudah bisa ditebak akan dibawa kemana Dewan Kesenian Palu” jawab Tobibo sambil tiduran.
“Maksudnya?” sergah Navatu.
“ Siapa saja yang masuk bursa calon?” tanya Tobibo.
“Ada politisi yang anggota DPRD, pengusaha, istri pejabat….. .”
“Coba sebut satu-satu?”, Tobibo masih memeluk guling.
“Kalau politisi anggota DPR bagaimana? Positifnya, kan, lebih mudah aksesnya ke
kekuasaan. Proses pencairan dana jadi mudah sehingga seniman tidak sulit dapat
uang produksi”, Navatu menjelaskan dengan yakin.
“Cara berpikir seperti itu menunjukkan betapa rendahnya posisi tawar pembangunan
kesenian di daerah ini.” Tobibo memperbaiki bantalnya.
“Eeh, berimba vai itu lhe” (eeh bagaimana lagi itu), tanya Navatu.
“Tidak ada alasan untuk mempersulit birokrasi pencairan dana DKP kalau seandainya kita sampai pada pemahaman bahwa pembangunan seni budaya itu sama pentingnya dengan olahraga atau bidang-bidang fisik lainnya seperti bangun jalan atau jembatan. Kalau mau bangsa ini maju, pembangunan fisik itu juga harus dibarengi dengan
pembangunan sumber daya manusianya. Ingat, keterlambatan kita untuk keluar dari
krisis ekonomi berkepanjangan, karna bangsa ini mengalami krisis multi dimensi. Sudah
dana pembangunannya ngutang dari luar negeri, SDM nya pun lemah yang diperparah
dengan krisis identitas, krisis moral, mental, kepercayaan diri, krisis kebanggaan sebagai
bangsa, krisis….”
“Sebentar, hubungannya dengan kesenian itu apa.”potong Navatu.
“Kesenian itu jangan dipahami sebagai nobado-bado atau “Tele Nyanyi Asyik” acara TVRI kita semata. Lebih dari itu, kesenian sebagai laboratorium pembentukan manusia Indonesia yang berkepribadian dengan budayanya sendiri. Bila adik-adik kita menari pontanu atau main kakula, sesungguhnya dia sedang mengalami proses penyerapan nilai-nilai tradisi budayanya sendiri untuk nanti akan diaktualkan kembali ketika dia besar kelak. Dia akan bangga dengan identitasnya dan dapat menjadi manusia yang tangguh ditengah arus globalisasi yang tidak terhindarkan. Di lain pihak, kesenian juga membentuk sensivitas humanisme pelakunya. Bila anak-anak kita belajar melukis, tidak harus dia menjadi pelukis namun melatih daya kritis matanya terhadap dunia visual kesehariannya bila dia sudah dewasa. Minimal dia kritis terhadap gejala tayangan kekerasan dan mistis yang lagi trend di TV swasta. Selanjutnya, kesenian itu melatih orang untuk mempunyai daya kreasi, imajinatif… ,” Tobibo, sesuai dengan namanya mulai nabibo.
“Neparuru,…(tunggu dulu) pembangunan daerah ini menjadikan politik sebagai primadona. Eva le ria (seperti tidak ada) hubungannya dengan kesenian.?” desak Navatu keras kepala.
“Naria, Vatu!. (ada, Vatu). Kita akan menciptakan politikus sekelas Bung Karno, Syahrir atau Tan Malaka yang terkenal mencintai dan memiliki sensivitas yang tinggi terhadap rakyat dikemudian hari. Bung Karno juga adalah pencinta lukisan sementara Syahrir dan Tan Malaka tumbuh dalam dunia tonil. Mereka pencinta kesenian popular, klasik dan kontemporer.Bacaannya beragam buku-buku kebudayaan.” kicau Tobibo.
“Kalau proses pendidikan kesenian itu mandeg?”, potong Navatu.
“Kita akan menciptakan elite politik yang kehilangan humanisme dan kepribadian. Kebijakannya terasa kering, keras dan kasar yang akan diikuti persis oleh rakyat dibawahnya. Tidak punya wawasan kebudayaan dan cenderung korupsi. Menurut Garin Nugroho, kemerosotan bangsa ini salah satu sebabnya adalah karena elite politik tidak tumbuh dalam tradisi berkesenian dan menganggap kesenian hanya hidup untuk kesenian itu sendiri”, tegas Tobibo mulai bangun dari tidurnya.
“Sebentar,…kita ini kan bicara bursa calon ketua DKP. Koq jadi melebar?” Navatu mulai nampak kewalahan.
“Justru ini berkaitan langsung. Figur ketua DKP mendatang adalah figur yang mempunyai wawasan kebudayaan luas. Sehingga dia bisa meyakinkan Dewan Kota bahwa pembangunan seni budaya itu penting adanya sebagai bagian dari pembentukan jiwa bangsa” Tobibo menjelaskan.
“Apa di Dewan Kota tidak ada yang berpikir seperti itu? Kan, ada beberapa orang yang berlatar belakang seni.”, Navatu masih keras.
“Jangan berharap terlalu banyak, nanti kecewa. Mantan seniman belum tentu menjadi pejuang kebudayaan. Kalaupun mau mencalonkan, ya seniman harus tetap hati-hati. Nanti kesenian jadi kenderaan politik semata. Atau lebih gawat lagi, dana kesenian disulap jadi dana kampanye. Politikus kita kan butuh duit banyak untuk menopang gaya hidup dan kelangsungan karirnya. Kalau ada seniman sejati yang jadi anggota DPRD, maka dia harusnya tetap saja merasa seniman dan menjadikan DPRD sebagai alat memperjuangkan pembangunan kebudayaan.“, ujar Nobibo serius.
“Calon yang lain ada dari pengusaha. Bagaimana dengan itu?, Navatu ingin tahu.
‘‘Bagus itu, tapi harus hati-hati juga. Seniman harus tetap kontrol. Nanti kesenian jadi komoditi untuk minta sumbangan dari kantor ke kantor,”
“Kalau istri pejabat?” tanya Navatu
“Hati-hati lagi. Dewan Kesenian bisa jadi mirip PKK”.
“Komiu (anda) bilangnya hati-hati terus. Memang dewan kesenian itu sebaiknya seperti apa?” “Kalau Dewan Kesenian Palu hanya bertugas untuk memberi bantuan pada sanggar-sanggar dan hanya mengurus pagelaran atau pameran, maka figur ketua Dewan Kesenian bisa siapa saja. Ketua Karang Taruna juga bisa mencalonkan diri jadi Ketua Dewan Kesenian. Apa susahnya membuat program, mencairkan dana, memberikan bantuan pada sanggar dan membuat laporan pertanggungjawaban”
“Lho,… bukankah itu tugas utama Dewan Kesenian?” Navatu masih keras.
“Oh, tunggu dulu. Tugasnya bukan sekedar menangani kesenian secara fisik sebagai persoalan tari menari dan nyanyi menyanyi semata. Yang lebih utama, dia memberi masukan pada Pemda Kota terhadap pembangunan kota yang berdimensi dengan kebudayaannya sendiri. Minimal supaya kasus seperti “Tugu Dji Sam Soe ” tidak terulang kembali,” Tobibo menimpali.
“Jadi sebaiknya bagaimana?” desak Navatu.
“Selain pengurus harian yang menangani roda organisasi dan kesenian secara fisik, Dewan Kesenian sebaiknya juga disertai dengan Anggota Kehormatan yang berisi seniman, budayawan senior, wartawan senior, tokoh masyarakat dan yang paling penting akademisi. Jadi semacam Akademi Palu. Cukup terdiri dari 5 orang. Dengan demikian, program-program Dewan Kesenian mengarah pada strategi pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan yang berdimensi kebudayaan. Anggota Kehormatan akan memberi usulan kepada dewan kota untuk misalnya menganggarkan bea siswa kebudayaan buat anak-anak kita setiap tahun satu orang untuk belajar di bidang humaniora pada perguruan-perguruan tinggi. Juga dibutuhkan lembaga Kaililogi yang menjadi pusat penelitian dan kajian budaya Kaili. Dibutuhkan dana penelitian sejarah kota Palu sebagai landasan kita untuk memahami kota yang kita tinggali ini dan budaya yang menyertainya. Supaya kota ini punya identitas dan kita mengembalikan nama-nama jalan, kampung, wilayah ke nama aslinya. Dibutuhkan kajian interdisipliner untuk membangun kota ini sehingga Bappeda kota juga sebaiknya berisi antropog, sosiolog, budayawan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh insinyur atau ekonom yang hanya pandai dengan angka-angka material.” Tobibo bicara seperti seorang cerdik cendikia.
“Nadea (banyak) dana yang dibutuhkan berarti”, tandas Navatu.
“Jelas!”, nabibo semakin birahi. “Untuk membangun karakter bangsa dibutuhkan dana yang bukan “ala kadarnya”. Tahun 2000, kita pernah menghabiskan dana 1 milyar lebih untuk pembuatan tari kolosal dalam rangka pembukaan MTQ tingkat Nasional di Palu yang melibatkan 1000 pelajar sebagai artis. Orang-orang pragmatis akan menganggapnya terlalu mahal. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ada 1000 anak-anak kita yang mengalami pengalaman estetika dan berproses dalam kesenian. Jauh lebih murah dibanding social cost yang harus kita tanggung kalau ada 1000 anak-anak kita yang terjangkit budaya hedonisme, generasi instant yang serba terburu-buru dan tidak menghargai proses, generasi somewhere in between yang belum tuntas menyerap nilai-nilai budaya tradisinya dan gagap menyaring pengaruh negatif budaya luar. Generasi yang berkutat pada syariah namun tidak pernah sampai pada hakikat. Persoalannya, kita lebih senang menghambur-hamburkan uang untuk mengaspal kembali jalan yang belum tentu rusak”. Tobibo terus nabibo.
Navatu mulai terdiam. Julukannya sebagai “kurdin” (kuru-kuru na di) kali ini kehilangan keseimbangan. Dia mulai berpikir, betapa persoalan kesenian tidak sesederhana yang dia kira. Betapa tidak imbangnya anggaran pembangunan fisik dan jiwa bangsa dalam negeri yang dia cintai ini. Dia ngeri membayangkan sebuah generasi yang kehilangan cita rasa keindahannya, kehilangan jati diri, kehilangan kreativitas dan daya saing dan mengedepankan kekerasan. Dia mulai membanding-bandingkan jumlah dana yang dikorupsi oleh para elite politik negeri ini dengan dana pembangunan humaniora. Tobibo pun mulai lelah bicara. Keduanya lama terdiam hingga Navatu berkata lirih.
“Semoga ketua Dewan Kesenian Palu mendatang adalah pejuang kebudayaan sejati”, Navatu mulai kendur.
Tobibo menghela nafas panjang dan bersiap untuk tidur kembali.


Penulis adalah pegawai Taman Budaya Sulteng.
Mahasiswa University of Hawaii
Asian Studies – Arts and Culture Policy.

Thursday, September 29, 2005

Forum Vula Dongga

(Dari penulis: Taman Budaya Sulawesi Tengah pada tahun 2004, meluncurkan sebuah program yang diberi nama "Forum Vula Dongga". Berikut tulisan mengenai program tersebut- Amin Abdullah)

Sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dibacakan oleh Karo Infokom pemprov, Drs. Burhanuddin Maragau pada penutupan Forum Vula Dongga (Folangga) I merupakan angin segar buat perkembangan seni budaya di Sulawesi Tengah. Beliau mengatakan ke depan agar Taman Budaya diharapkan dapat berfungsi seperti Taman Ismail Marzuki (TIM) yang berada di Jakarta.
Lontaran ini akan membawa memori kita pada era tahun 70-an dimana pada saat itu merupakan zaman keemasan TIM. Terletak di sebuah kompleks di bilangan Cikini Jakarta, daerah itu menjadi “kawah candradimuka” bertapanya para seniman budayawan yang membawa harum nama bangsa ini bukan saja di lokal Indonesia, namun juga di dunia Internasional.
Disamping itu, tempat ini merupakan tempat berdiskusinya para budayawan yang secara kritis mengevaluasi jalannya pembangunan bangsa menurut kacamata mereka. Sehingga kehadiran TIM sungguhlah terasa hingga saat ini. Mantan Presiden BJ Habibie merasa perlu untuk melakukan orasi kebudayaan di tempat ini untuk meligitimasi diri bahwa dia adalah budayawan juga. Dia pun menggelar karya-karya fotografi kedirgantaraannya di tempat ini. Yang paling aktual di tahun ini adalah pidato kebudayaan Ketua MPR kita saat ini. Pejabat Negara yang berperilaku sangat sederhana ini mengunjungi TIM dan memberikan buah-buah pikirannya.
Singkatnya, TIM adalah sebuah lokasi dimana kesenian dan kebudayaan tidak diartikan secara sempit namun bagian integral dari pembangunan bangsa. Inilah salah satu karya dari mantan Gubernur DKI Ali Sadikin yang akan membuat harum namanya sepanjang masa. Mampukah Taman Budaya Sulawesi Tengah mengemban amanat Gubernur Aminuddin Ponulele untuk meniru fungsi TIM di Jakarta? Jawabannya adalah kerja keras dan ide yang cerdas.

Folangga I
Salah satu produk Taman Budaya yang baru saja dilaksanakan pertama kalinya tahun ini (25 -27 November 2004) adalah Forum Vula Dongga (Folangga). Nama event ini terdiri dari tiga kata yang berarti Forum bulan Purnama atau Full Moon Forum (Ing). Kata vula dongga adalah frase yang diambil dari bahasa Kaili. Sedangkan kata Forum berasal dari bahasa Inggris yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Perpaduan ketiga kata ini diproyeksikan menjadi sebuah nama kegiatan yang mempunyai dua mata tombak, mengandung unsur muatan lokal sekaligus dapat menjadi kegiatan yang melibatkan dunia internasional.

Vula Dongga diangkat menjadi issue dalam event ini karna dianggap mempunyai muatan tradisi dalam konsep ruang, waktu dan mitos. Hampir seluruh kebudayaan suku bangsa di Indonesia menjadikan momen bulan purnama sebagai saat dimana harapan akan kehidupan yang lebih baik dimulai. Penampakan bulan purnama yang utuh, sempurna dan terang benderang diharapkan dapat terjadi juga dalam keseharian masyarakat.

Pada tradisi masyarakat Sulawesi Tengah, momen bulan purnama adalah saat dimana orang-orang tua melaksanakan ritual-ritual seperti menggunting rambut, membunyikan tetabuhan, tulak bala dan lain sebagainya. Orang-orang muda menggunakan moment bulan purnama sebagai ajang bersosialisasi. Musik-musik seperti karambangan dan tarian dero, notarangati (kegiatan memasak di pinggir jalan) diadakan. Anak-anak bermain dan bergembira menikmati terangnya bulan pada malam hari. Intinya, waktu bulan purnama ada daya dorong kebersamaan untuk saling bertemu.

Proyeksi 15 Tahun ke Depan
Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah bermaksud mengaktualkan kembali moment bulan purnama ini dan tradisi serta mitos yang menyertainya dengan menjadikannya sebagai nama kegiatan. Instansi ini akan menjadikan Forum Vula Dongga sebagai program unggulan atau major event yang akan dilaksanakan setiap tahun. Nama event ini akan tetap dipertahankan dan menjadi “trade mark” Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga yang berubah adalah angka urutan dan tahun pelaksanaan. Misalnya, dalam penyelenggaraan event serupa tahun depan akan bertajuk Forum Vula Dongga II (2005).
Agenda kegiatan yang menyertai pelaksanaan sebuah Folangga dapat berubah-ubah, namun diharapkan mencakup seluruh cabang kesenian baik seni pertunjukan maupun seni rupa dan menampung seluruh jenis kesenian baik tradisi, popular dan kontemporer. Disamping itu, kegiatan ini diharapkan memberi ruang pada eksebisi-eksebisi ritual dan tradisi masyarakat Sulawesi Tengah yang bersinggungan dengan momen bulan purnama.

Penggunaan kata forum juga dapat diartikan bahwa event ini bukan hanya pertunjukan atau pameran semata. Forum yang berarti pertemuan dapat juga bermuatan kerja intelektual dan kontemplasi semisal orasi, diskusi dan sarasehan yang mengevaluasi pertunjukan dan pameran yang dilaksanakan serta mendiskusikan perkembangan pembangunan seni budaya di daerah provinsi Sulawesi Tengah ke depan untuk mencapai kesetaraan dengan wilayah-wilayah lain.

Forum Vula Dongga akan diproyeksikan hingga 2018 atau 15 tahun ke depan dengan melalui tiga tahapan untuk selanjutnya dievaluasi kembali sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tahapan lima tahun pertama (2004-2008), forum ini akan memfokuskan diri pada wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah mekanisme kerja tertata baik dan berkesinambungan, maka tahapan lima tahun ke dua dimulai (2009-2013). Pada tahapan II, forum ini diharapkan telah menjadi ajang dimana dapat melibatkan peserta-peserta dan pengunjung di luar Sulawesi Tengah. Dengan kata lain, ajang ini telah menjadi salah satu agenda kesenian nasional untuk wilayah Timur Indonesia. Pada tahapan ke tiga (2014-2018), ajang ini diharapkan telah menjadi ajang nasional dan internasional dimana dapat melibatkan seniman, wisatawan atau ilmuwan dari luar negeri.

Ciri Khas Folangga
Disana-sini nampak kekurangan-kekurangan pelaksanaan Folangga I yang menjadi bahan kajian Taman Budaya Sulawesi Tengah untuk pelaksanaan Folangga II tahun 2005. Evaluasi yang mendalam inilah yang membedakan antara pendekatan program yang diterapkan Taman Budaya dalam melaksanakan Forum ini, dengan pendekatan proyek yang selama ini sering dilakukan birokrasi kita. Pendekatan program membutuhkan diskusi yang intens untuk menutupi kelemahan pelaksanaan sebelumnya dan menajamkan hal yang sudah berlangsung baik.

Sebuah hal yang positif dalam pelaksanaan forum ini adalah tidak melakukan pembinaan terhadap kesenian tradisi dengan semangat kompetitif. Walaupun ada sisi baiknya, semangat kompetitif juga mempunyai efek negatif karena semua peserta datang dengan semangat bertanding dan saling mengalahkan. Padahal, tidak semua yang bisa jadi pemenang. Bagi yang kalah, sering menyalahkan panitia dan dewan juri sehingga menjadi pangkal keributan seperti yang pernah terjadi di Festival Danau Poso.
Dengan mempunyai cara yang berbeda semisal diskusi dan tanya jawab dengan dewan pengamat, maka diharapkan hal ini lebih berguna di kemudian hari dengan cara memberi masukan kepada pelaku tradisi itu dan membiarkan mereka menjadi tokoh terhadap kesenian tradisi yang mereka mainkan. Disamping itu, masyarakat menerima penjelasan langsung dari pelaku tradisi itu.

Ciri khas lain dari forum ini ke depan adalah tidak menjaring peserta dengan pendekatan pembagian administratif semata seperti Kabupaten Poso, Luwuk dsb, tapi pada kantong-kantong kebudayaan atau kelompok-kelompok seni dari skala regional, nasional dan internasional. Disamping itu, akan ada orasi kebudayaan setiap tahunnya dengan mendatangkan pembicara dari luar sehingga kita tidak menjadi pelaku kebudayaan seperti “katak dalam tempurung”. Tahun depan orasi kebudayaan, Insya Allah akan dibawakan oleh Emha Ainun Nadjib.
Kritik dari harian ini yang menyoroti sepinya peserta dan penonton pertunjukan pada pelaksanaan Folangga I menjadi masukan berharga buat kepanitiaan. Kritik tidak harus ditanggapi dengan nakura kodi karena dibutuhkan jiwa yang besar untuk sebuah ide yang besar. Perapi doa, semoga amanat Gubernur dapat terlaksana.

Amin Abdullah

"Tugu Dji Sam Soe" di Kota Palu

(dari penulis: Di penghujung tahun 2004 lalu, sebuah kejadian menarik terjadi di kota Palu: berdiri sebuah tugu yang terletak di tengah-tengah kota dengan sponsor rokok Dji Sam Soe. Iklan rokok itu begitu menyolok hingga saya menamakan tugu itu "Tugu Dji Sam Soe". Berikut tulisan saya yang juga pernah dimuat surat kabar di harian Radar Sulteng- Amin Abdullah)

Tulisan ini adalah respon saya sebagai warga kota Palu atas ajakan Bapak Walikota yang meminta masukan berkenaan dengan telah selesainya dibangun“ Tugu Dji Sam Soe” di salah satu pusat kota Palu, tepatnya di jalan Hasanuddin. Saya menyebut monumen tersebut dengan sebutan “Tugu Dji Sam Soe” karna hanya itulah yang terlintas dalam pikiran ketika pertama kali melihat monumen tersebut. Tambahan, tidak ada tawaran nama dari pihak pemerintah kota terhadap tugu tersebut. Menyebut tugu tersebut dengan “Tugu Hasanuddin” hanya karna berada di jalan Hasanuddin sangatlah tidak beralasan dan berkesan “asal ada nama”.

Bapak Wali Kota, tentu saja kita semua sudah tahu bahwa monumen atau tugu dalam sebuah kota mempunyai fungsi yang banyak antara lain sebagai simbol identitas budaya setempat, memperingati hari-hari bersejarah, penghargaan pada pahlawan yang semuanya dapat terangkum dalam nation and character building karna terkandung nilai, makna, pesan di dalamnya. Sebagai contoh, Patung Raksasa Wisnu Kencana di Bali adalah proyek raksasa yang menggunakan idiom ukiran Bali di salah satu titik penting parawisata Bali. Di Yogyakarta terdapat Monjali (Monumen Yogya Kembali) yang berfungsi mengenang penyerangan Umum 1 Maret. Di Biromaru, ada sebuah patung sederhana namun sangat bermakna ketika yang terpampang adalah sosok seorang “tadulako” yang gigih berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Tugu Monas (Monumen Nasional) di Jakarta yang dibangun bersamaan dengan beberapa bangunan monumental sebagai bagian strategi Bung Karno dalam rangka nation and character building.

Apa yang saya sebut dengan “Tugu Dji Sam Soe” sayangnya tidak masuk dalam beberapa kriteria tersebut diatas. “Tugu Dji Sam Soe” terkesan seolah-olah hanya sebagai tempat untuk memutar kenderaan yang berbalik arah dengan hiasan ala kadarnya. Saya gagal untuk mencoba menangkap nilai, makna, pesan yang disampaikan bangunan tersebut. Yang saya tangkap, pemerintah kota tidak mempunyai visi ke depan dalam pembangunan sebuah kota yang berciri khas dengan kebudayaannya sendiri. Pernyataan Bapak di harian ini bahwa bangunan tersebut masih bisa dirubah, menunjukkan bahwa perencanaan pembuatan tugu tersebut tidak matang dan betapa mudahnya kita bongkar-pasang dan tambal sulam untuk pembangunan kebudayaan bangsa ini.
Saya memuji kebijakan pemerintah kota dalam usaha mengajak pihak swasta untuk terlibat dalam pembangunan kota. Namun terlalu riskan untuk “menjual” sebuah monumen atau tugu yang berakses langsung pada identitas bangsa pada salah satu pihak sponsor. Banyak efek negatif yang bakal ditimbulkan. Sebagai contoh akan timbul humor seperti berikut: “Palu Kota Dji Sam Soe” atau “Palu kota 234”. Dilain pihak orang mulai menghitung-hitung, berapa dana pembuatan sebuah tugu di tengah kota sehigga pemerintah kota rela “menjual”nya dengan pihak ke tiga. Apakah dana pembangunan kota tidak mampu untuk membiayai tugu sebagai identitas kota dan kebanggaan warga ?

Saya telah banyak berkeliling-keliling di beberapa kota besar di Indonesia dan luar negeri namun belum pernah menemukan “kerjasama” seperti “Monumen Dji Sam Soe” seperti ini. Koreksi kalau saya salah, sepanjang yang saya tahu yang ada biasanya berbentuk hadiah atau hibah dari sebuah negara, lembaga, perorangan kepada pihak lain. Monumen tersebut juga tidak eksplisit “mendagangkan” nama sang pemberi. Dia cukup diberi keterangan seperti prasasti. Sebagai contoh Patung Liberty, karya salah seorang seniman Perancis, di Amerika adalah hadiah dari bangsa Perancis kepada bangsa Amerika. Atau patung gajah di depan Museum Nasional adalah hadiah dari Raja Thailand terhadap bangsa Indonesia.

Dari kacamata ilmu kesenian, patung, monumen atau tugu termasuk dalam kriteria karya seni murni dan bukan seni terapan disain komunikasi visual atau periklanan. Sehingga dia adalah karya seni utuh hasil dari seorang seniman perupa. Bila ada “pesan sponsor” dari sang pemberi order maka itu sah-sah saja. Lihatlah betapa artistiknya Tugu Pancoran sebagai karya pematung yang begitu tepat menerjemahkan keinginan sang pemesan akan sebuah tugu yang membangkitkan semangat mencapai cita-cita di langit buat siapa saja yang melihatnya. Tugu Selamat Datang di Bundaran HI cukup nyata sebagai simbol kerahtamahan bangsa namun masih mengguratkan cita rasa artistik yang tinggi.

Saya menyarankan, sebagai sebuah karya seni individu namun untuk kepentingan orang banyak, sebuah tugu di tengah kota selayaknya di sayembarakan terlebih dulu disainnya kepada umum. Bila perlu, dari beberapa disain yang masuk dipublikasikan melalui Koran atau TV kepada warga dan diminta partisipasinya untuk memilih yang terbaik Ada dua keuntungan yang menyertai sebuah sayembara. Pertama, publik telah mulai dilibatkan sejak perencanaannya sehingga merasa memiliki tugu tersebut Kedua, dari sekian disain yang masuk, akan terdapat banyak pilihan untuk menentukan yang terbaik.

Bila ada sayembara seperti ini, maka akan memancing kreatifitas perupa-perupa kita untuk menciptakan disain yang futuristik namun mengambil inspirasi dari khasanah tradisi kita. Di daerah kita, saya mencatat beberapa perupa handal seperti Tanwir Pettalolo, Endeng Mursalim, Zulkifly Pagessa, Fathuddin Mujahid dan lain-lain. Dengan memberi hadiah yang layak dan membeli hak cipta, saya yakin akan muncul ide-ide disain yang cemerlang yang mampu kita banggakan untuk memperindah wajah kota hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Efek yang lain, kita memberdayakan seniman lokal kita untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah kota tidak perlu sibuk untuk mengurus sayembara tersebut. Saya ingin mengingatkan Bapak bahwa di kota ada Dewan Kesenian Palu (DKP)yang salah satu tugasnya memberi masukan kepada pemerintahan kota dalam hal pembangunan seni budaya. DKP yang berisi para seniman dan budayawan kota, tentu paham dan dengan senang hati menentukan kriteria dan tehnis pelaksanaan sayembara.

Daerah kita penuh dengan idiom-idiom tradisi yang bisa dijadikan sumber inspirasi. Sebut saja dengan Tai Ganja, disain yang sering kita lihat di kalung-kalung orang tua kita yang merupakan simbol kesuburan wanita. Simbol ini sangat khas buat orang Kaili dan bagian dari simbol “lingga-yoni” yang umum untuk kebudayaan Asia Tenggara. (Bila diperhatikan, Tugu Monas sesungguhnya juga merupakan simbol kejantanan pria karna Bung Karno, sang pemilik ide, sangat dipengaruhi kultur Jawa-Bali.) Ini hanya salah satu ide. Saya yakin, perupa kita lebih paham dalam hal ini.
Tabe…,semoga masukan ini dianggap sebagai masukan yang konstruktif. Sebagai warga kota saya ingin mengingatkan bahwa pembangunan tugu untuk sebuah kota sesungguhnya serius karna menuju pada nation and character building. Bidang yang selama ini kita sepelekan sehingga mengakibatkan krisis identitas dan carut-marutnya budaya kontemporer Indonesia. Salandoa.

Penulis adalah Pegawai Taman Budaya Sulawesi Tengah
Mahasiswa University of Hawaii, AS
Asian Studies - Arts and Culture Policy

Wednesday, September 28, 2005

Titik.

Titik.

Sebuah kerinduan untuk memulai
Pada lintang di lintasan keabadian
Menjulang, membubung dan kemudian membungkuk

Adakah kita rindu untuk Ramadhan
Ataukah sekadar turut merasakan kerinduan
Atau mungkin sekedar ramai menjilati hawa ramadhan

Mungkin juga kita berada dalam takjub
Bisa jadi kita memang berada dalam keharuan
Tetapi semoga..

Kita tidak di titik kecintaan kesemuan ramadhan
Atau di titik persilangan peralihan masa
Semoga kita datar di titik nol

Pada lintang di ambang jingga
Dibatas sadar kehambaan
Untuk kemudian tegak tanpa egistis
Beridiri setegak alif pada posisi kesempurnaan

Semoga Allah Swt bersama Rasulullah SAW, Umar, Ustman, Ali dan Abu Bakar
yang tidak tak pernah kusaksikan, memaafkan ke khilafanku ini.


Adham Nugraha

Program Officer
Uplift International
Jl. Salak No. 10, Guntur, Jakarta Selatan, 12980
Phone: +62-21-831-1845
Fax: +62-21-835-5817
Mobile: +62-815-140-34707

Dear Friends and Temans

Satu tulisan atau berita yang menarik tentang bugis di Kompas online. Berita ini menyebutkan bahwa Nenek Moyang orang Bugis bukanlah pelaut yang selama ini dikenal di nusanatara, tetapi mereka adalah petani....ingin tahu lebih lanjut baca di

http://www.kompas.com/gayahidup/news/0509/28/204141.htm

Semoga Berguna!

Salam

Tuesday, September 27, 2005

Daftar Koran online need!

Dear Temans!

Jika teman-teman punya informasi tentang koran daerah disemua region yang bisa diakses melalui internet atau online silahkan memberi comment agar bisa dipost linknya di Web Sulawesi studies ini!

Cheers

Sapril

A Comparison of Music of the Philippines and Sulawesi

A Comparison of Music of the Philippines and Sulawesi
By: Mohammad Amin

I. INTRODUCTION

This paper will discuss a comparison of music in the Philippines and Sulawesi Island in Indonesia. This paper will be divided into two parts; the first part will provide a general description of the historical background between the two places and the relationship between them. The second part will address the comparison of the music in terms of the instruments, the way they are played and the music produced.
The comparison of the instruments between the two geographical areas will be based on the Sach Hornbostel classification of musical instruments. Therefore, the idiophone, aerophone, chordophone and membranophone instruments will be discussed in succession.

An examination of music from ensemble will follow with classification according to the most prominent instruments in the ensemble. For example, kolintang (Sulawesi)/kulintang (Mindanao)/ kulintangan (Sulu) ensemble which can be found in the two areas will be categorized as idiophone instruments while musikung bungbung in the Philippines or musik bambu in Sulawesi will be categorized as aerophone instruments. Vocal music also will be discussed since it plays a significant part in the musical life of both societies. The musical characteristic and cultural context of vocal music will be the starting point to investigate the similarities. Moreover, the meaning of music in culture and the aesthetic of music also will be compared and contrasted.

This topic could be vague since the historical spread of instruments and music can not be confined by national borders. As we know, many modern nation states in Southeast Asia such as the Philippines and Indonesia are not based on the similarity of culture but according to divisions imposed by colonization.
However, this topic is also unique since little attention has been paid to the music in the eastern part of Indonesia such as the regions of Kalimantan, Sulawesi and Maluku which include over one hundred minority ethnic groups. The most fascinating aspects of this study probably will be realized where there is a similarity in the instruments but differences in the way they are played since the locations are contiguous but have different histories. This paper may serve as a stepping stone to serious research about the relationship between the two areas or the spread of musical culture in the archipelagos of Southeast Asia.

Of the available texts concerning this topic, there is only one book written in English by Kaudern, which specifically discusses instruments from Sulawesi Island. Written as a result of an expedition, the book is entitled “Musical Instruments in
Celebes” . Other written resources are from cursory research issued by Indonesian government such as Ensiklopedi Musik Indonesia. In contrast, the music of the Philippines have been discussed by many scholars either Pilipino scholar such as Jose Maceda, Ricardo Trimillos, Usopay Cadar, Danongan S Kalanduyan or outsider scholar such as Steven Walter Otto and so forth.

Since Sulawesi is divided into five provinces and consists of many different ethnic groups, it is difficult to cover all the ethnic groups in Sulawesi. However, this paper will not only emphasize music from Central Sulawesi but will also discuss music from the Northern and Southern parts of Sulawesi. This will make the paper more comprehensive as likewise the music from the Philippines will be represented by music from the Luzon, Visayas and Mindanao areas.

I. Historical Background Relationship between Sulawesi and the Philippines

Sulawesi, also known as Celebes, is one of the five big islands in Indonesia. Located in the central part of Indonesia, this island is divided into six provinces, which are South Sulawesi, North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, Southeast Sulawesi and the new province, West Sulawesi, which was declared on 16 Oct 2004 (See figure 1).

Unlike Java Island, Sulawesi consists of various small ethnic groups which are different from each other. The ethnic groups in North Sulawesi are the Bolaang Mongondow, Minahasa, and Sanger Talaud while Gorontalonese have their own province now. The Kaili, Kulawi, Buol, Toli-Toli, Lore, Bungku, Mori, Bada, Banggai Balantak, Saluan and Tomini live in Central Sulawesi. Ethnic group in Southeast Sulawesi are the Tolaki, Moronene, Wuna and Buton, while Bugis, Makassar, and Toraja live in South Sulawesi. West Sulawesi is dominated by the Mandar ethnic group. These ethnic groups some times can be divided into sub ethnic groups.

Separated by the Sulawesi Sea, both Sulawesi and the Philippines received limited influence from Hinduism and Buddhism. Therefore, the remnants of animist traditions can be found in both places. In the Moslem area, the relationship between the two areas was probably flourished during the period which Anthony Reid refers to as ‘the age of commerce’. This term refers to the period from the 15th to 17th century, an era when the commerce linkages among islands in Southeast Asia became very active compared with other centuries. At that time, the Malay language was used as a means of communication among the Moslem traders. This is the reason why they self identified as Malays without considering whether their ancestors might be Javanese, Mon, Indian, Chinese, or Filipino.
In the global economy of the 18th century, the area of Sulu and Sulawesi Sea was considered a ‘borderless world’. Also known as the “Sulu Zone”, the area is a region consisting of “multi-ethnic pre colonial Malayo-Muslims” in northern and eastern part of Kalimantan, most of Sulawesi and Southern part of the Philippines. James Warren points out that the period from1768 to 1848 was the period when commerce in the region flourished and the cultures of the people of the zone were fluid.
The Buginese of Kutai (east Kalimantan) imported salt, tobacco, cotton cloth, opium, chapa, and other staples against bird’s nest, tripang, gold and other rattans. They also brought firearms and gunpowder for transshipment to Sulu. Prahus (perahu or boat) from the Bugis settlement of Kylie (Kaili, Centrtal Sulawesi) on the northwest coast of Celebes, brought coconuts, salt, and sugar. From Sulu came salt, cloth, and slaves.

Iranun who came from Southern Mindanao, sailed along the coast of Kalimantan, reaching the satellite port of Tontoli (Toli-Toli, Central Sulawesi). Located on the northwest corner of Sulawesi, Toli-Toli was the major port of Iranun in Sulawesi and Maluku. Some of the prahus continued their sail to Makassar Strait while other went to the north coast of the Island and arrived at Tomini Gulf and Maluku. Other prahus went directly to the Southeast, sailing along Sangir Island and the northern tip of Sulawesi. Buton Group, Selayar Strait and Bone gulf were places where the Iranun’s fleet moved from one area to another area in Southern Sulawesi. (See figure 2)
Colonization and western influences differed in the Philippines and in Sulawesi. Spanish colonization and Christianization began in 1521 in the Philippines. In North Sulawesi, western influences began in 1563, especially in the area of Manado Tua and Sangihe Talaud. Interaction with the Portuguese was not only limited to trading activity , but also to Christian missionary activity. In the 17th century the Spanish came to the area through the Philippines while the Dutch came to the area from Ternate in the 17th century. North Sulawesi is the area in Sulawesi where the influence of western and Christian culture is stronger compare to other areas.
In South Sulawesi the arrival of Portuguese was in 1538 and the Dutch in 1601. However, this area is known as an established Muslim stronghold area. Therefore, Christian and Western influence is significant in Toraja or in the highland area. In Central Sulawesi, the Spanish probably have arrived at the beginning of the 17th century and left in 1663. The Dutch came and replaced the Portuguese and Spanish in 1667. The Poso region and the highland in Central Sulawesi such as Kulawi were areas open to Christian influence. As a result, these areas have their music characteristic different from lowland or Moslem areas. In Southeast Sulawesi, the Spanish and Portuguese are said to have been presented in the 16 century but there is no authentic data to support this statement. The Dutch came in the 17th century to the Buton Kingdom during the reign of Sultan Buton IV Dayanu Ikhsanuddin.
Present day, the relationship between the two areas is still close. One of the Philippines’s consulate general is located in Manado. There are two flights every week between Manado – Davao. Effective on February 1, 2004, the Indonesia government introduced some new regulations in the national visa-free for 60-day stay for 48 nations, including Filipinos.
In conclusion there is close relationship between Sulawesi and the Philippines which probably began from the 15th century until now. The two areas were influenced by western differently. The next section examines the comparison of music in the two areas.
III. The Comparison of Music
a. IDIOPHONE
1. Kolintang/Kulintang
Kolintang is the generic term to identify an ensemble, which is characterized by small gongs in a row, which lead the melody and are accompanied by a drum and several sizeable gongs. Kolintang music emphasizes rhythmic mode, which means different rhythm determines different music. Each instrument in Kolintang music has different rhythm. Played simultaneously, this creates music which has many rhythms and various layers. Kolintang music does not pay much attention to the scale, but focuses on the rhythm instead.
In the southern part of the Philippines, Mindanao, kulintang consists of eight small knobbed gongs laid in a single row. The drum is called dbakan or dadabuan, which refers to the goblet-shaped drum which functions to give emphasis to the melody. The gongs are divided into Agong and Babndir. Agong consists of two gongs, p’nanggisaan (play the basic beat) and p’malsan (play ornament to p’nanggisaan). Babndir , a medium size gongs, has functions ‘either as a cross between the drum and agong parts, or as a simplified emphasis of the smallest phrase unit melody’.
Kolintang ensemble in Maguindanao has instruments similar to those in Mindanao. However, in Maguindanao, the ensemble uses gandingan, four little gongs of graduated sizes. Considered the second melody instruments in ensemble, the gandingan has functions to ‘feature or highlight the rhythmic’.

In the Sulu archipelago, kolintang can be found in Tausug, Yakan and Sama-Bajao. Kolintangan is the term used to identify the same instrument in Tausug of Jolo. However, in contrast with the Mindanao ensemble, in Tausug the number of small gongs can reach up to eleven. In Yakan, the number of instruments called tagunggu is five. In the Sama-Bajao area, the kulintangan music has close relationship with dance. Played by two players, a kolintangan consists of seven to nine gongs.
In North Sulawesi, Kaudern used the term kolintang music in North Sulawesi to refer to music accompanying the mongolong , matarek and war-dance of Minahasanese. Figure 120 of his book (See figure 2) , shows the picture of a kolintang ensemble, which consists of a set of small two rows knobbed gong, one gong, two drums and one flute. However, there is not much information about the kolintang itself. According to Yampolsky, in the old days, kolintang or gong culture could be found in Gorontalo.
Nowadays, the term kolintang refers to the slab key instruments, which are made from wood. However, according to Kartomi, this term formerly refers to the set of bossed kettle gong, which could not found anymore. The Minahasanese use the term kolintang to identify the modern xylophone ensemble made from wood. Using well tempered tuning; this ensemble become very popular in Indonesia as representation of music from Minahasanese in North Sulawesi. As a result, kolintang has become a floating term in Indonesia.

However, within Bolaang Mongondow ethnic group, kolintang as a gong ensemble still survives. Known as a Moslem society, the music is played by Mongondowese for the wedding (toki hajat perkawinan) or funeral of noble families. The ensemble consists of the gong row five kettles, a hanging gong called banding and a pair of headed drum which is played horizontally.
In Central Sulawesi, kolintang as bossed gong instrument is found also especially among the Kailinese and Toli-toli ethnic group. Kolintang has another name in Central Sulawesi which is kakula or kakula nuada. I believed this is a term used since at the end of 20th century to differentiate with the “kolintang” ensemble in Minahasanese. M Djaruddin Abdullah, a coastal Kaili’s historian used the term kolintang and kakula interchangeably in his book, Mengenal Tanah Kaili issued in 1975.
This instrument is played at certain rituals such as nokeso (growing up ritual), posuna (circumcision) and noboti, (wedding ceremony). Occasionally it is played in a private house of the mother of the bride or bridegroom, called tina nu boti. Having a loud sound, which can be heard from distance, kakula music is used to announce that there will be a party at the place where it is played.
In addition to the kakula traditional ensemble, the Central Sulawesi government has developed a new ensemble, a kakula kreasi. This began in 1957, when some instruments were added to enrich the sound of the ensemble. The scale of modern kakula tends to resemble well-tempered western music. The modern kakula has different functions such as accompanying new songs and dances, which are used in Central Sulawesi government activities.
The kakula kreasi, supported by the government, has become the representation of Kailinese identity at the national level. Surprisingly, the regional government in Toli-Toli and Luwuk also imitated the idea of kakula kreasi. The idea of kakula kreasi developed by expanding kakula Nuada but not to replace or change the function and the nature of the old ensemble. Kakula kreasi is different from kakula nuada as it is played on the stage and not for ritual purposes.
What makes the significant difference is the scale change from locational tuning to an absolute tuning system. However, the idea of pentatonicity is still can be found in kakula kreasi. The fourth and the seventh note are the only passing note in many pieces in kakula kreasi.

2. Xylophone
Xylophone is also found in the two areas. Among the Tausug and Yakan in the Philippines, the instrument is called gabbang. Played for solo and also as accompaniment to dances and songs, the number of blades varies from five in Yakan and thirteen in Tausug. Interestingly, in Tausug the mallet is in the shape of a little bird.
In Kailinese, Central Sulawesi, the instrument is called gamba-gamba. The instrument can be made from bamboo, wooden or brass keys. The last one is used to enrich the sound in kakula kreasi by using the absolute tuning scale. In Buol, (Kaudern wrote Bwool, North Sulawesi) the instrument is made from wooden which has five slab keys. In North Sulawesi, As I have already mentioned, the xylophone ensemble becomes “kolintang”, one of the ethnic identity of Minahasanese in music.
In Mandarese West Sulawesi, the instrument is called calong. The number of blades is six which is made from bamboo. Interestingly, the resonator is made from coconut shell. Using non diatonic scale, the instrument is used with other instruments such as kanjilo.
In Southeast Sulawesi, the xylophone is placed on the lap of the player who straightens out his/her leg. Made from wood, the instrument is played to accompany dance or to chase away the birds when the harvest season. The name of the instrument is kalo kalado in Kendari, Matotou in Muna, Latou-tou in Kendari, and ndengi-ndengi in Moronene. Has the same nature with kalo kalado, in Makassar the instrument is called taning-taning.
3. Bamboo Buzzer
Bamboo buzzer is commonly found in the Philippines and Sulawesi. In the Philippines the instrument is found in Kalingga and is called balingbing. Schadenberg reported that he found bamboo buzzer in the Luzon area in 1889, while in 1906, Densmore reported bamboo buzzer in Igorot called boenkakan. Kaudern mentioned that the tongue of the instrument is similar with that in Central Sulawesi.
In Gorontalo the instrument is called palo-palo or popalo or nere. The Gorontalonese developed the instrument into an ensemble in which the tuning become absolute tuning to produce accord and melody of a song. The ensemble consist not only palo-palo but also the double headed drum, bamboo flute, string bass, the lead singer and the 3 chorus singers.
In Central Sulawesi this instrument is called onomatopoetically pare’e, (Kaili) reeree (Mori), poree (Kulawi) which is found both in the lowland and highlands area. The instrument is used to accompany kayori songs or growing up rituals. Since the instrument is well known and can be found in all ethnic groups in this area, Kaudern suggests using the generic term reeree. He ignored western terminology such as aufschlaggabel (Sachs), bambusschlagel (Meyer and Schandenberg) Bamboe harp (Kruijt) or musical clapper (Balfour). Interestingly, the term rere is used also in Cordillera area in the Philippines to identify the name for the same instrument.
In North Sulawesi, Bolaang Mongondow is the area where the instrument can be found. Even though the instrument is found in Sangir Talaud, Kaudern was unsure whether the instrument was the original of the area. He predicted that the instrument came from Central Sulawesi.
In Toraja the instrument is called dongga with the distinct feature being its four springy tongues. In Bugis the instrument is called lae-lae and sea-sea while in Southeast Sulawesi it is known as oore ntula (Moronene), ore-ore nggowuna (Kolaka). In the Leiden museum, there is an old bamboo buzzer made in 1915 which is called rere.

B. AEROPHONE

1. Musikung bumbung or Musik Bambu

The idea to imitate a wind orchestra or a brass band by using bamboo material can be found in the Philippines, Minahasanese, Sangir Talaud in North Sulawesi, Poso, Kulawi, and Toli-Toli in Central Sulawesi and Toraja in South Sulawesi. For the Sanger Talaud and the Minahasanesse, musik bambu is also becomes one of their musical ethnic identities beside ‘kolintang’. In Toraja, this instrument is called pa'pompang or pa'bas which is usually played by students for religious Christian activity and national song.
In North Sulawesi there are three types of orchestra: Orkes bamboo melulu (all the instrument made from bamboo), orkes bamboo seng (some of the instruments made by bamboo and zinc) and orkes bamboo klarinet (the instruments is made from bamboo and brass). Orkes bamboo melulu in Sanger Talaut is more complicated than that in Minahasa. While both orchestras use small flute (suling), large flute, and horn, the orchestra in Sanger also consists of trombone, saxophone, trumpets and bass. The music is played at least by 40 players but I have seen the orchestra in Minahasa which had around a hundred players.


2. Jaws harp

In the Philippines, the Jaws harp is not only found in Moslem societies but also in the highlands areas or in Visayas and Luzon areas. In Maguindanao and Maranao the instrument is called kubing while in Yakan it is known also kulaing.
According to Kaudern, the jaws harp is the most representative native of all instruments in the Dutch East Indies (East Indonesia). The type from Sulawesi is similar in the Malay region which is called rahmenmaultrommel by Sachs. Kaudern wrote that the instrument is found in Mongondow and Lamala (Luwuk) and Kulawi.
In Kailinese the jaws harp is called yori. In Southeast Sulawesi, the instrument is made from sugar palm-leaf. It is known as Karinta by the Munanese, Ore-ore mbondu, or ore Ngkale by the Butonese. In Toraja, a jaws harp is made from bamboo. With the length of about 20cm, the instrument is called karombi.

3. Ring Flute

A similar name identifying one instrument among the regions is the ring flute. In Tausug, Maguindanao, Yakan, Bilaan and Tiruray the instrument is called Suling. In Ata the ring flute is called lantey, while in Bukidnon it is called kinsi. In Higanon it is called dagoyong, and in Maranao it is called insi.
In Kailinese the instrument is called suli while in Toraja it is called passuling. The technique used in producing the music is circular breaths. While in Mindanao and Sulu the music is for self-entertainment, in Sulawesi the instrument is used also in the ensemble. For example, in Kailinese the ring flute is played in the Dadendate ensemble or kakula kreasi ensemble while in Minahasanese it is played in musik bambu. In Bolaang Mongondoow, the instrument is called bangsi which is an end blown flute. Bangsi can produce four notes and another note is produced by over blown.
In South Sulawesi, there are two kinds of suling: one which is played horizontally and another which is played vertically. While Bugis Makassar’s suling is only 60 cm, Suling lembang Toraja can reach until 90 cm. This instrument also can be found in Kailinese which is called suling lalove.
C. CHORDOPHONE

1. Western Guitar
In the Christian areas, since both areas were influenced and colonized by different countries, it is interesting to examine how the Filipino and Sulawesinese adopt the musical culture differently. They both played the western guitar but produce different music.
In the Philippines, strongly influenced by Spanish, the guitars used for rondalla music are bandurya, laud, oktavina (short necked, wasted lute with strings in courses; three strings have the same pitch to make tremolo easier), gitara, and Bajo de Unyas. The characteristic of rondalla music is the shift from mayor to minor or vice versa, using the triple meter, and the vocal quality is bel canto.
In North Sulawesi the western guitar is used for keroncong karembangan music which was influenced by the Portuguese. In complete formation, the band consists of guitar for melody, ukulele, and guitar for bass which is called kendangan as it imitates the kendang (the Javanese drum in Gamelan) rhythm. Guitar in karambangan has specific tuning which is called los quin. Formerly the music is called keroncong bunga which refer to the characteristic of the music that is the solo melody guitar part. The progression of accord is simply I IV V. The string used, suasa, is believed to have magical powers that can make a young lady fall in love with the karembangan player.
The characteristic of karembangan music especially in the Poso area in Central Sulawesi is the use of duple meter, lack of shifting mode and most of the song using major mode. The singers in Karambangan use in the middle between counter corpse and “pop” style of singing and some times the texture is homophony by using parallel third between male and female singers. In South Sulawesi, or the Mandar ethnic group, the music is called sayang-sayang . Man and female sing alternately to each other making flirtatious dialog song. Interestingly, the music is associated with keroncong music in Java.
The genre reminds us of the composo, improvised dialog story telling accompanied by string band in the Tagalog region or Balitaw improvised dialog song from Leyte Visayan region. The simple accord progression is found in both music. The rhythm is duple except for the waltz rhythm in Balitaw.

2. Lute

Long neck lute is one of the characteristic instruments in the two areas. In the Philippines it can be found in Mindanao (piyapi), Higaunen of Misamis Oriental (kudiyapi), and Maranao (kutyapi). The idea of zoomorphism in the long neck lute in the Philippines is imitating crocodile.
Kecapi is the general term for the boat lute instrument in Central and South Sulawesi. Imitating the shape of the boat and having close connection with maritime culture, the instrument is found in Bugis, Makassar, Toraja, Mandar and Kailinese. While in Kailinese the name of the instrument is only kecapi, in South Sulawesi the name is differs among the ethnic groups. Therefore, it is known as Kecapi Bugis, Kecapi Makassar and Kecapi Mandar. All of the instruments in the area are used to accompany the singer.
Kecapi Bugis ensemble is played to accompany narrative song. Interestingly, the comic and acrobatic movement from the kecapi player is part of the performance feature. In addition to traditional style, there is also modern style or kreasi baru which began in 1970 known as Simfoni or Orkes kecapi. Consisting numerous kecapi , flute, drums and singers the music is arranged in the idiom of western music. This more complicated music is intended to appeal to urban people.
Without any clowning or acrobatic features, Kecapi Makassar ensemble consists of two singers who accompany them self with kacaping. Having limited number of narrative songs, their songs often depict comic stories. Kecapi Mandar’s performance also lack acrobatic performance. The music produced is totally different with Makassar kecapi. The text in kecapi mandar is narrative and non narrative text. Sung also by one or two women, in the old days the song depicted epic stories. In a performance there is talang, box of money, for the guests to show their appreciation by tipping the singers.
Similar with South Sulawesi, in Kailinese the instrument is used to accompany the long narrative song which is called Dadendate. The music comprises a series of songs that are sung by a man and woman alternately while each of them is playing two boat lutes. Use for entertainment, Dadendate music also comprises of mbasi-mbasi (small bamboo flute), gimba (double head drum) and jaws harp.
In Kendari or Kolaka in Southeast Sulawesi, the instrument is called kabosi which is similar with kecapi in terms of the body and function. In Muna the instrument is called kusapi.
4. Fiddle
In both areas, the fiddle is considered an important instrument in South Sulawesi that is used in sinrilli. One-stringed instrument, the fiddle is played by a singer who sings a narrative song. The name of the instrument is kesok-kesok, which is similar with geso-geso in Donggala and Poso in Central Sulawesi, pa’geso’geso in Toraja or kesok-kesok for Buginese.
According to Encyclopedic Music Indonesia, this instrument is probably the oldest instrument in Sulawesi. Kaudern mentioned in his book that gesso-geso is the simplest (primitive) instrument in Sulawesi. In the old days, sinrilik is an epic story which is sung through all night. Sinrilik also depicts love, sadness and anger.
There is not much information about the instrument in the Philippines. Maceda mentioned about duwagey, the spike fiddle instrument in Manobo Mindanao. There is also gitgit among the Hanubo on Mindoro Island.
d. MEMBRANOPHONE
Kaudern mentioned that almost all of the drums in Sulawesi, except for Rebana- a small single head hand drum are tubular drums. Most of them are cylinder and cup-shaped drums. Single head drum played vertically is found in Poso called tibubu, Kulawi, and Minahasa called tiwal. In Mongodow and Buol the instrument used for the call for prayer in the mosque is known as the mesigit drum. The single membrane drum in the Philippines can be found in Tausug which is called libbit and Maguindanao which is called dabakan – a single membrane goblet-shaped drum.
The double head drum played horizontally is also found in Sulawesi. Makassar is the area between Sulawesi and the Philippines where the double head drum is considered a very important instrument. Known as gandrang, the instrument is considered as sacred instrument and is used for ritual performance. The clamorous gandrang ensemble is also known for accompanying the most famous dance from the area, pakkarena. There are some other types of gandrang such as gandrang pabballe and gandrang tallu.
The double head drum can also be found in some areas. Gandang is used in both Tausug and Toraja while the term kanda is used in Kailinese in Central Sulawesi and ganda in Buton and Muna in Southeast Sulawesi.
Vocal Music

The most different characteristic of vocal music between the two areas is the development of art song. In the lowland area of the Philippine, Kundiman, the art song of the Philippines is highly developed with its bel canto style of singing. In Sulawesi, there is almost no development of art song with the small exception for these used in the church for ritual purposes. Contrecorps singing style is commonly found in both areas especially in rural areas.
In Minahasanese, the song which is sung in the church is called kakantaren. The term used probably comes from the Portuguese word “cantare” which means to sing. This term is used to distinguish with songs for non-church activity such as rarambaan (to celebrate a new house), ooweyen (harvest time) mawalesan (a love poetry song), nooyen (song for working in the padi field)
Parallel third and fifth or homophony texture is commonly found in western-influenced area. In the Philippines, the song Maatua Kami, demonstrated the influence. In North Sulawesi and Poso region, karembangan music and many folk songs demonstrates the influence of homophony texture.
The music culture of Mori, Kulawi, Kaili and peninsula Banggai in the highland area of Central Sulawesi is various choral music. The music is used to accompany the communal round dance such as inolu, raego, rano, dero, ende, taro, osulen. Singing for circle agriculture ritual or for village ceremonies, the texture of the music is drone polyphony. In addition, there are some other songs in Kulawi such as koloa, for death ritual and lolinga for harvest time.
In Toraja, South Sulawesi, the choral singing with a song leader can be found. The most important one is badong which is sung for death ritual or panimbong worship for ancestors. In contrast, in Bugis, Makassar and Mandar, the most common vocal music is solo with accompaniment such as a fiddle or lute.
In Sanger Talaud, the animism ritual song is called kakumbaede. Similar with badong, the song is a call and response song with ampuang, the religious leader, leading the song. Known as a maritime area near the Philippines, Sangerese also has a song which used for sailing. Called by Lagung Balang, the song is sung by around 50 sailors which is lead by pangahapundale, the coordinator. Nowadays, the song is used to accompany a dance named gunde.
In Gorontalo the vocal music is strongly influenced by Islam. Some of them are dikili and layio. Dikili is comprises a set of 12 songs which can be sung by a group of male and female singers. Using for worship, a song leader will sing the call part and this is followed by the response part sung by the worshippers. Layio is the narrative song tells about the story of Prophet Mohammad. Each part of the story is sung by pawang , a story teller in about 2-3 hours.

Conclusion
The strong cultural and music relationship between the two areas can be trace back from the period in the 15th -18th century when the commerce activity between the two regions was very active. The southern part of the Philippines and most of Sulawesi was considered as ‘borderless world’ or “Sulu Zone’. Some places in Sulawesi became major ports of people from the Philippines. Using Malay language to communicate among them, the people from the two areas considered they self as Malay.
The two areas were influenced by colonization and Western culture differently. In the Philippines, North Sulawesi and probably in Central and Southeast Sulawesi, Spanish came for the first time in the middle of the 16th century. However, the Philippines is the area where strongly influenced by the Spanish. In Sulawesi, Western influenced was dominated by Dutch who came to Sulawesi in 16th and 17th century and replaced Spanish and Portuguese. The different experience of western influenced made the music culture of the two region became diverse.
According to Maceda, the two types of Philippine’s music are western and Malay variety. While the western variety is played by 90 percent of Hispanic-Christian population, the Malay variety is only played by 8% of the Filipinos. In contrast, Malay music tradition dominates the coastal lowland or Moslem area in Gorontalo, Central, West, Southeast and South Sulawesi. Portuguese/Dutch-Christian influence is significant in Northern Sulawesi and the highland area of Central and South Sulawesi.
The above fact highlights the idea of the importance of religion impact on the musical tradition in the two areas. In lowland of the Philippines, the Holy Week tradition shows the strong connection between music, dance, drama and the believe system. The soundscape of pasyon in the Visayas and especially Luzon lowland area of the Philippines may be very similar with the soundscape of chanting qur’an and dikili in the fasting month before the celebration of Idul Fitri in Gorontalo, Bolaang Mongondow, Kaili and some Moslem areas in Sulawesi.
Classical music has also been strong influenced especially in Manila city. There is Kundiman, Rondalla or Sarsuwela art song tradition which is hardly found in Sulawesi.
Interestingly, the music became important to express national identity and anti-colonial sentiment used by the elite in Manila city in the 19th century. Using Tagalog language, the music demonstrated self-conscious creation of a national music identity.
However in Sulawesi, there is an interesting way to adopt western influence. They make “standardization” by imitating well tempered tuning or arranging the music of kreasi baru (new created genre) by using western music idiom but still using the same instruments. There is similar pattern in how the Minahasanese tuned and arranged their ‘kolintang’ and musik bamboo, the Kailinese with their kakula kreasi, the Gorontalonese with their palo-palo or the Makassarnese with their orkes kacapi. The Sulawesinese still maintain the instrument, but the music and scale have already changed.

At the same time, this also demonstrates the government’s strength role in developing art and culture in Indonesia. The idea of finding ethnic and local identity to support national identity in terms of music is fully supported by the government through establishing what is called kreasi-kreasi baru. The genre is based on the local tradition but without rejecting the new material from foreign culture which can enrich the national culture and enhance the level of humanity throughout Indonesia

In Moslem areas the similarities can be found such as when the drum and gong are played together as in kakula. Almost all of the sub ethnic groups have the gong and drum tradition, even in the isolated ethnic group who live in the highland area in Sulawesi such as Wana, Sea-Sea and so forth.

The characteristic of contrecorps singing style can be found in various vocal music genres. In the Philippines there are Pasyon, balitaw, composo in lowland area, or Ulalim of Kalinga or Liyangkit Sulu but not in Kundiman. In Sulawesi the style can be heard in all genres especially in the choral music that accompany round dance.
The idea of pentatonicity or the idea of five notes strongly characterized the music in the two areas. In the Philippines, pentatonicity can also be found even in the art song tradition or in the contemporary piece such as “Homage to Rizal”. In Sulawesi, even though they tend to resemble well tempered tuning, the use of five notes is common. The forth and seventh note is used only for passing note.

The comparison of music in the Philippines and Sulawesi is only representative through several instruments such as: kolintang as a part of gong culture, xylophone and bamboo buzzer (idiophone), bamboo orchestra, jaws harp and ring flute (aerophone), western guitar, lute and fiddle (chordophone), single and double headed drum (membranophone) and vocal music. There are many instruments that have not been discussed yet such as the bamboo idiophone, bamboo zither, many kind of drums, bell, rattling strings, and so forth.

END NOTES

Kolintang in Indonesia becomes floating term since Minahasanese in the northern Sulawesi use this term to identify a wooden slab keys ensemble. I will discuss more detail about it.

Walter Kaudern, Musical Instruments in Celebes. Ethnographical Studies in Celebes, (Gottenborg: Elanders Boktrykery Aktiebolag, 1927).

Leo Suryadinata et. al, Indonesia’s Population, Ethnicity and Religion in a changing Political Landscape, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003) p6-26.


Anthony Reid, Southeast Asia in the age of commerce 1450-1680, (New Haven and London: Yale University Press, 1988), 7.

James Francis Waren, The Global Economy and The Zulu zone Connections, commodities and culture, (Amrsterdam: VU University Press, 1998), 8

James Francis Warren, 1998, 51-52.

James Francis Warren, The Sulu Zone The Dynamic of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeastr Asian Maritime State, (Singapore: Singapore University Press, 1981), 89

James Francis Warren, 1981, 161.

North Sulawesi- Diving, Travel, Adventure in Indonesia
(March 18, 2005)


Directory History and Traditional Value Department of Education and Culture Republic Indonesia, The History of Resistance Against Imperialism and Colonialism in North Sulawesi, (Jakarta: Department of Education and Culture, 1984-1985), 5.

Directory History and Traditional Value Department of Education and Culture Republic Indonesia, The History of Resistance Against Imperialism and Colonialism in South Sulawesi, (Jakarta: Department of Education and Culture, 1984-1985), 14.

Directory History and Traditional Value Department of Education and Culture Republic Indonesia, The History of Resistance Against Imperialism and Colonialism in Central Sulawesi, (Jakarta: Department of Education and Culture, 1984-1985), 33-40.

Directory History and Traditional Value Department of Education and Culture Republic Indonesia, The History of Resistance Against Imperialism and Colonialism in Southeast Sulawesi, (Jakarta: Department of Education and Culture, 1983), 11.

1000traveltips (April, 26, 2005)

Malaysian and Indonesian Visa Requirements, http://www.borneo.com.au/visa.htm (April, 26 2005).

Usopay H. Cadar, “The Role of Kolintang Music in Maranao Society”, Journal of the Society for Asian Music 27, no. 2 (1996): 81

Cadar, 88.

Danongan S Kalanduyan, “Magindanaon Kulintang Music: Instruments, Repertoire, Performance Context, and Social Functions”, Journal of the Society for Asian Music 27, no. 2 (1996): 3-7.

Ramon P Santos, Islamic Communities of the Southern Philippines, 898-901.

Walter Kaudern, Games and Dances in Celebes. Ethnographical Studies in Celebes, (Gottenborg: Elanders Boktrykery Aktiebolag, 1925-1944), 455-464.

Music of Indonesia Sulawesi:Vol 18 Festivals, Funerals and Work Recorded, compiled, and annotated by Philip Yampolsky, Smithsonian Folkways Recordings in collaboration with the Indonesian Society for the Performing Arts (MSPI), 1999, CD. p.15.

Margareth J Kartomi, Sulawesi, Vol 4 of The Garland Encyclopedia of World Music (New York and London: Garland Publishing, Inc,1998),810.

Music of Indonesia Sulawesi:Vol 18 Festivals, Funerals and Work Recorded, compiled, and annotated by Philip Yampolsky, Smithsonian Folkways Recordings in collaboration with the Indonesian Society for the Performing Arts (MSPI), 1999, CD. p.16.

M Djarudin Abdullah, Abdullah, MJ, Hi, Mengenal Tanah Kaili, (To Introduce Kaili Land). Palu: Central Sulawesi Tourism Service, 1975. 26-37

Naomi Sulo, et.al Diskripsi Musik Kakula,, (Palu: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kanwil
Prop. Sulawesi Tengah, 1994), p. 9-12.

Naomi Sulo, et.al Diskripsi Musik Kakula,, (Palu: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kanwil
Prop. Sulawesi Tengah, 1994), p. 11-12

Ramon P Santos, 902.

Walter Kaudern, Musical Instruments in Celebes, Ethnographical Studies in Celebes, (Gottenborg: Elanders Boktrykery Aktiebolag,1927)p. 71.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri I A-E, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980) p.73.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.114.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.134.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri IV P-T, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986) p.102.

Walter Kaudern, Musical Instruments in Celebes, Ethnographical Studies in Celebes, (Gottenborg: Elanders Boktrykery Aktiebolag,1927)p. 55.

Rusdin Palada, “Technical Guidance to Develop Palo-Palo to Become Traditional Instrument of Gorontalo”, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1982, p.39.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri IV P-T, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986) p.45.

Walter Kaudern, Musical Instruments in Celebes, Ethnographical Studies in Celebes, (Gottenborg: Elanders Boktrykery Aktiebolag,1927)p. 25-27.

Ricardo Trimillos, comment on paper, April, 14th, 2005.

Walter Kaudern, Musical Instruments in Celebes, Ethnographical Studies in Celebes, (Gottenborg: Elanders Boktrykery Aktiebolag,1927)p. 47.

Walter Kaudern, Musical Instruments in Celebes, Ethnographical Studies in Celebes, (Gottenborg: Elanders Boktrykery Aktiebolag,1927)p. 53.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri I A-E, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980) p.121.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia SeriIV P-T, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.7.

Welcome to Toraja.go.id (March, 18, 2005)


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri I A-E, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980) p.39.

Walter Kaudern, Musical Instruments in Celebes, Ethnographical Studies in Celebes, (Gottenborg: Elanders Boktrykery Aktiebolag,1927)p. 102.


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.15.

Jose M Maceda, Gons & Bamboo,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri I A-E, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980) p.42.

Ricardo D Trimillos, class lecture.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.71.

Music of Indonesia, Vol. 15: South Sulawesi Strings, Recorded, compiled, and annotated by Philip Yampolsky, 29-page booklet with map. Smithsonian Folkways Recordings in collaboration with the Indonesian Society for the Performing Arts (MSPI), 1996, CD, p.6.

Ricardo D Trimillos, class lecture, February, 1-3, 2005.

Music of Indonesia, Vol. 15: South Sulawesi Strings, Recorded, compiled, and annotated by Philip Yampolsky, 29-page booklet with map. Smithsonian Folkways Recordings in collaboration with the Indonesian Society for the Performing Arts (MSPI), 1996, CD, p.6.

Music of Indonesia, (b) 6.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia SeriIV P-T, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.7.

Amin Abdullah, et. al, Dadendate Nyanyian Bercerita Kaili Kori Sejarah Keberadaan dan Masa Akan Datang, (Dadendate, Long Song of Kaili Kori, The History, Existence and The Future), (Palu: Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah, 1999), p. 7-9

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.1.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.77.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri II F-J, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.69.

Jose Maceda, Gongs and Bamboo,p.52.

Ricardo Trimillos, comment on the paper, April, 14th, 2005.

Walter Kaudern, p.111-118.

Music of Indonesia, (b), 18.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri F-J, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985)p.26.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.4.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.116.

Ricardo Trimillos, class lecture, February, 2005.

Music of Indonesia (a), 6.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.66.


Music of Indonesia (a), 5.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.6.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.85.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri I A-E, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980) p.9.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri III K- O, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) p.92. .

Jose Maceda, “Drone and Melody in Philippine Musical Instrument” in Traditional Drama and Music of Southeast Asia, ed. Mohd. Taib Osman. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974), 246.

Ricardo Trimillos, comment on the paper, April, 14th, 2005.

BIBLIOGHRAPHY

Abdullah, Amin, et. al, Dadendate Nyanyian Bercerita Kaili Kori Sejarah Keberadaan
dan Masa Akan Datang, (Dadendate, Long Narrative Song of Kaili Kori, The History, Existence and Future), Palu: Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah, 1999.

Abdullah, MJ, Hi, Mengenal Tanah Kaili, (To Introduce Kailinesse Land). Palu:
Central Sulawesi Tourism Service, 1975.

Cadar, Usopay H, “The Role of Kolintang Music in Maranao Society”, Journal
Society for Asian music 27, no. 2 (1996) : 81 – 103.

Danongan S Kalanduyan, “Magindanaon Kulintang Music: Instruments, Repertoire,
Performance Context, and Social Functions”, Journal of the Society for Asian
Music 27, no. 2 (1996): 3-18.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri I A-E,
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri II F-J,
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri II K-O,
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Musik Indonesia Seri II P-T,
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Directory History and Traditional Value Department of Education and Culture Republic
Indonesia, The History of Resistance Against Imperialism and Colonialism in
North Sulawesi, Jakarta: Department of Education and Culture, 1984-1985.

Directory History and Traditional Value Department of Education and Culture Republic
Indonesia, The History of Resistance Against Imperialism and Colonialism in
South Sulawesi, Jakarta: Department of Education and Culture, 1984-1985.

Directory History and Traditional Value Department of Education and Culture Republic
Indonesia, The History of Resistance Against Imperialism and Colonialism
In Central Sulawesi,Jakarta: Department of Education and Culture, 1984-1985.

Directory History and Traditional Value Department of Education and Culture Republic
Indonesia, The History of Resistance Against Imperialism and Colonialism in
Southeast Sulawesi, Jakarta: Department of Education and Culture, 1983.

Kaudern, Walter, Games and Dances in Celebes. Ethnographical Studies in Celebes,
Gottenborg: Elanders Boktrykery Aktiebolag, 1925-1944.

_____________, Musical Instruments in Celebes. Ethnographical Studies in
Celebes, Gottenborg: Elanders Boktrykery Aktiebolag, 1927.

Maceda, Jose “Drone and Melody in Philippine Musical Instrument” in Traditional
Drama and Music of Southeast Asia, ed. Mohd. Taib Osman. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.

Maceda, Jose, Gons & Bamboo,

Malaysian and Indonesian Visa Requirements, http://www.borneo.com.au/visa.htm (April, 26 2005).

North Sulawesi- Diving, Travel, Adventure in Indonesia
(March 18, 2005)

Palada, Rusdin, Technical Guidance to Develop Palo-Palo to Become Traditional Instrument of Gorontalo, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Reid, Anthony, Southeast Asia in the age of commerce 1450-1680, New Haven and
London: Yale University Press, 1988.

Santos, Ramon P, Islamic Communities of the Southern Philippines, 898-901.

Sulo, Naomi, et.al Diskripsi Musik Kakula,, (Palu: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kanwil Prop. Sulawesi Tengah, 1994), p. 9-12

Suryadinata, Leo et. al, Indonesia’s Population, Ethnicity and Religion in a changing
Political Landscape, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

Terry E Miller and Sean Williams, ed, The Garland Encyclopedia of World Music
Southeast Asia, Garland Publishing, Inc, 1998.

Trimillos, Ricardo D, class lecture, February, 1-3, 2005

-------------------------, comment on paper, April, 14th, 2005.

1000traveltips (April, 26, 2005)

Warren, James Francis, The Global Economy and The Zulu zone Connections,
commodities and culture, Amrsterdam: VU University Press, 1998.

--------------------------, Warren, James Francis, The Sulu Zone The Dynamic of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State, Singapore: Singapore University Press, 1981.

Welcome to Toraja.go.id (March, 18, 2005)


CD Recording
Music of Indonesia, Vol. 18 Sulawesi: Festivals, Funerals and Work, Recorded, compiled, and annotated by Philip Yampolsky, 32-page booklet with map. Smithsonian Folkways Recordings in collaboration with the Indonesian Society for the Performing Arts (MSPI), 1999, 73 minutes CD.

Music of Indonesia, Vol. 15: South Sulawesi Strings, Recorded, compiled, and annotated by Philip Yampolsky, 29-page booklet with map. Smithsonian Folkways Recordings in collaboration with the Indonesian Society for the Performing Arts (MSPI), 1996, 70 minutes CD.